Turki Wajibkan Media Sosial Buka Kantor Lokal

Turki mengeluarkan aturan ketat bagi industri media sosial. Mereka dipaksa membuka kantor di Turki atau membayar dendam jika tak mendirikan kantor lokal. Aturan baru ini berlaku sejak Selasa, 2 Oktober 2020. Penalti juga akan diberikan jika media sosial gagal menghapus konten yang bernada mengancam.

Undang-undang ini diloloskan parlemen pada Juli dan mendapat dukungan dari partai Presiden Recep Tayyip Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) serta partai aliansinya, Partai Gerakan Nasional (MHP).

Di bawah aturan baru itu, media sosial dengan pengguna harian mencapai satu juta orang harus membuka kantor komersial di Turki untuk menerapkan aturan lokal, menghapus konten yang mengancam selama 24 jam.

Jika perusahaan tak mematuhi aturan ini, mereka terancam denda hingga 40 juta lira dan mengalami pembatasan bandwith hingga 99 persen. Kondisi ini akan berdampak pada akses media sosial yang tak stabil dan sulit.

Aturan ini direspon oleh petugas hak asasi manusia Facebook, Iain Levine. Dalam cuitannya pada 28 September, ia mengatakan jika aturan baru itu "memunculkan banyak kekhawatirkan tentang hak asasi manusia."

Sementara, Emma Sinclair-Web, direktur Human Right Watch Turki menyebut aturan itu sebagai "kejam' dan menyerukan agar media sosial tak mematuhinya. "Twitter dan Facebook harus mengindari preseden buruk dari aturan itu, dan tak mematuhinya. Turki seharusnya membatalkannya," cuitnya.

Sementara, Partai AK menolak untuk menjawab kritik itu, sambil mengatakan jika aturan tersebut tidak mengancam kebebasan. "Tujuan kami mengakhiri penghinaan dan umpatan di media sosial, dan kekerasan melalui media," kata Ozlem Zengin, wakil ketua partai AK.

"Kami paham betapa pentingnya media sosial di hidup kami, namun, ada beberapa sanksi untuk menyeimbangkan antara kebebasan, hak, dan keadilan," katanya.

Erdogan sendiri kini memiliki 16,5 juta follower di Twitternya. Beberapa kali ia menyampaikan pandangannya atas media sosial. Sepekan sebelum undang-undang ini disahkan, ia mencuit akan memperketat kontrol pemerintah atas media sosial. Komentar ini keluar setelah sejumlah hinaan ditujukan pada anak perempuan dan menantunya, setelah mereka mengumumkan kelahiran anak ke empat di Twitter. (Alj)