Tuntut Segera Pilkades, Ribuan Warga Luruk Kantor Bupati
Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo bersama ribuan warga meluruk dan bermonstransi di Kantor Bupati Probolinggo, Senin, 18 Oktober 2021. Mereka mendesak agar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap kedua segera digelar.
Apdesi meniai, hingga kini belum ada kejelasan kapan tahapan pilkades serentak di 251 desa itu digelar. Mereka datang dengan mengendarai truk, mobil, hingga sepeda motor dari berbagai desa di Kabupaten Probolinggo.
Ribuan massa kemudian memenuhi jalan di depan Kantor Bupati Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman, Kota Kraksaan. Akibatnya, jalan nasional itu sempat lumpuh saat warga berunjuk rasa.
“Sebagai pengurus Apdesi kami merasa bosa dengan tidak adanya kejelasan kapan tahapan pilkades serentak tahap kedua ini dimulai. Padahal kami sudah dua kali audensi dengan pihak eksekutif dan legislatif,” ujar Dony Sandi saat berorasi.
Dony menegaskan, warga menghendaki pilkades serentak segera dilaksanakan. Jangan sampai ditunda-tunda dengan berbagai alasan. “Pilkades jangan ditunda lagi, beri kami kepastian,” ujar mantan Kepala Desa (Kades) Klampokan, Kecamatan Besuk ini.
Hal senada diungkapkan Bin Huda, mantan Kades Alaspandan, Kecamatan Pakuniran. Dikatakan sebenarnya, sekitar 3.000 warga ini tidak akan ngelurk Kantor Bupati Probolinggo jika sejak awal tuntutan mereka dipenuhi pihak eksekutif.
“Temui kami, kangan beri kami janji-janji palsu, kami sudah muak. Kami tidak akan beranjak dari sini sebelum Plt Bupati Probolinggo (Timbul Prihanjoko, Red.) menemui kami,” kata Bib Huda.
Tuntutan Dipenuhi
Di sela-sela demonstrasi, sejumlah pengurus Apdesi diajak berembuk oleh Pemkab Probolinggo di lantai 3 Kantor Bupati Probolinggo. Intinya, pemkab bisa mengabulkan tuntutan para pengunjuk rasa.
Tahapan pilkades mulai digelindingkan sejak Kamis, 28 Oktober 2021 mendatang. Di antara tahapan itu, pendaftaran calon kepala desa (cakades) serta tahapan lainnya. Sedangkan pelaksanaan pilkades (coblosan/voting) digelar, Februari 2022 mendatang.
Bahkan Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Asisten Pemda, tahapan pilkades dimulai 28 Oktober 2021 dan pilkades (coblosan) digelar pada 17 Februari 2022.
Hasanudin mengaku, demonstrasi terpaksa dlakukan karena ada kebuntuan komunikasi dengan pihak legislatif dan eksekutif.
Sementara itu Asisten I Pemkab Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, jika pelaksanaan pilkades jika tidak ada halangan tetap digelar Februari 2022 mendatang. Begitu juga dengan tahapan tahapan pilkades dimulai Oktober 2021.