Tuntaskan Ratusan Titik Banjir 2025-2026, Pemkot Surabaya Anggarkan Biaya Rp 1,3 Triliun

Penyelesaian banjir menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, anggaran yang disediakan untuk melakukan penanganan banjir pun mencapai nominal Rp1 triliun.

"Anggaran banjir 2025 tetap Rp 1,3 triliun lebih. Insya Allah kita mulai realisasikan pada tahun 2025 besok," ucapnya, Senin 16 Desember 2024.

Eri Cahyadi menjelaskan, anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk mengkoneksikan saluran drainase di seluruh titik di kawasan metropolis. Di antaranya di jalan-jalan protokol hingga jalan-jalan kampung yang rawan terdampak banjir saat musim penghujan tiba.

Besarnya anggaran banjir yang dirancang oleh pemerintah kota, lanjut Eri Cahyadi, telah disesuaikan dengan proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dari sektor pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah provinsi, serta penarikan retribusi dari sektor-sektor strategis lainnya.

Eri Cahyadi mencontohkan PAD dari sektor PKB dan BBNKB, dimana pemerintah kota seharusnya bisa memperoleh pemasukan sebesar Rp 1,6 triliun. Namun, saat ini masih mendapatkan pendapatan dari opsen pajak tersebut sebesar Rp1 triliun.

Selain itu, penarikan retribusi pada beberapa sektor juga sudah dihilangkan. Melihat kondisi tersebut, akan dilakukan penyusunan ulang anggaran banjir.

"Adanya perubahan-perubahan itu maka kami akan menyesuaikan anggaran-anggaran yang ada, lewat skema MPAK (mendahului perubahan anggaran keuangan)," ujarnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mematok target, pengerjaan proyek saluran di perkampungan pada 2025-2026 menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Selanjutnya, pemerintah kota akan fokus mengerjakan proyek drainase di ruas jalan-jalan protokol.

"Bila dihitung, saya ada pekerjaan rumah 200 titik tahun depan. Saya jadi walikota periode pertama ada 300 titik. Itu bukan titik banjir, tetapi pusatnya yang tersebar di 1.000 wilayah. Kalau 200 titik (pusat) banjir jadi sekitar 400 wilayah," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menjelaskan, program-program prioritas yang telah dialokasikan dalam anggaran, seperti penanganan sistem drainase dan pengairan di wilayah kota serta perkampungan harus menjadi yang utama dalam hal pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

"Kami selalu menekankan adanya prioritas dalam penggunaan anggaran. Program-program yang berdampak bagi masyarakat luas harus dijadikan perhatian khusus. Jangan sampai kejadian anggaran untuk program prioritas itu justru dikurangi," ungkapnya.

Aning juga menerangkan, pemerintah kota sudah seharusnya mendengar dan melaksanakan aspirasi masyarakat kawasan kota dan kampung yang terkena dampak negatif dari banjir.

"Setiap kali banjir, masyarakat selalu menyinggung pemkot. Bahwa kita juga harus berempati terhadap hal ini dengan menunjukkan kinerja yang nyata di lapangan," katanya.

Oleh sebab itu, Aning pun meminta agar pemerintah kota melakukan kajian dan evaluasi secara holistik terhadap sistem pengairan, khususnya di kawasan Surabaya Barat. Anggaran yang tersisa harus langsung dieksekusi untuk meminimalisir dampak banjir di kemudian hari.

"Sistem drainase Surabaya Barat harus dievaluasi secara menyeluruh. Bila ada anggarannya, bisa langsung dieksekusi. Jika butuh anggaran lebih besar, tentunya menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK," tutur politikus PKS itu.