Tukang Cukur di Garut Bisa Akses KPR Subsidi, Daerah Lain Kapan?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja nonformal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Salah satunya adalah perumahan bagi pemangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) Perum PPRG dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Garut Rudy Gunawan, Direktur Utama BTN Maryono, dan Ketua PPRG Irawan, Sabtu, 19 Januari 2019.

“Ini kita mulai dengan komunitas di Garut, nantinya akan kita bangun di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” kata Presiden Jokowi. Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari Kementerian PUPR yang disalurkan oleh BTN.

Harga jual rumah sebesar Rp 130 juta dengan suku bunga yang dikenakan 5% atau lebih rendah dari bunga pasar, selama 20 tahun. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 800.000. Selain itu calon penghuni juga mendapat SBUM sebesar Rp 4 juta sehingga uang muka yang dibayarkan terjangkau sekitar 1% atau Rp 1,3 juta.

Mitra Budiman Propertindo selaku pengembang Perum PPRG akan membangun 500 unit rumah type 30/60 diatas lahan seluas 5 hektar. Pada tahap I dibangun sebanyak 150 unit. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam waktu 2 bulan.

Sebelum acara peletakan batu pertama, dilakukan acara cukur bersama yang diselenggarakan oleh PPRG di Kawasan Wisata Situ Bagendit. Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki juga ikut memangkas rambutnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus mendorong subsidi bagi perumahan berbasis komunitas. “Ini ada sejarahnya, kebetulan saya pengguna jasa cukur di sekitar Pasar Santa, Jakarta. Saya tanya Pak Irawan, tukang cukur saya, berapa uang yang dikirim ke kampung halaman? Setiap minggu Rp 400 ribu katanya. Sudah punya rumah? Belum katanya. Padahal mereka mampu mengangsur KPR. Kementerian PUPR ada KPR FLPP yang juga disalurkan BTN. Saya tanyakan apakah BTN bisa memfasilitasi PPRG. Kemudian dirapatkan oleh BTN dan PPRG agar sesuai dengan proses,” kata Menteri Basuki.

Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pencukur rambut, perumahan ini juga menjadi tempat pelestarian budaya Garut yang terkenal dengan keahlian warganya dalam mencukur rambut. Untuk itu juga akan membangun museum cukur dan sekolah cukur di lokasi tersebut.

Rumah yang ditawarkan memiliki konstruksi struktur beton bertulang, bata merah dengan pintu dan kusen kayu. Rangka atap menggunakan rangka baja ringan, genteng metal dan plafon GRC. Selain itu dilengkapi listrik 900 watt dan sumur air tanah. Perumahan juga dilengkapi fasum lainnya seperti masjid, klinik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.

Ketua PPRG Irawan mengatakan jumlah anggotanya saat ini sebanyak 4.000 orang dan masih banyak yang belum memiliki rimah. “Kami sangat sulit mendapatkan KPR karena sebagai pekerja non formal kurang dipercaya besaran penghasilan kami. Kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah kini pekerja non formal bisa mendapatkan KPR Subsidi,” kata Irawan.

Salah seorang pembeli rumah subsidi Perum PPRG, Tati, 42 tahun, mengatakan bersyukur bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau dan cicilan ringan. Selama ini dirinya bersama suami yang berprofesi tukang cukur dan 4 anaknya tinggal bersama orang tua.

Pembangunan perumahan subsidi berbasis komunitas akan mendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pada 29 April 2015. Sejak dicanangkan, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit dan 1.132.621 Unit atau melebihi target.

Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Di Provinsi Jawa Barat, capaian program satu juta rumah tahun 2018 sebanyak 269.161 unit dimana untuk Kabupaten Garut sebanyak 3.351 unit (1,2% dari capaian Provinsi Jabar).

Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat.

Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Direktur Rumah Umum dan Rumah Khusus M. Yusuf Hariagung dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.