Demo Anti RUU HIP Bubar Usai Bertemu Wakil Ketua DPRD Jatim

Perwakilan aksi massa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (Gamis) akhirnya diizikan masuk Gedung DPRD Jatim untuk audiensi dengan para anggota dewan.

Perwakilan aksi massa ini diterima Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad. Mereka menuntut pencabutan RUU HIP.  

“Alhamdulillah tuntutan kita sudah disampaikan perwakilan DPRD Jatim, untuk kemudian akan disampaikan ke DPR RI,” kata Sekjen Gamis, Mochammad Yunus di DPRD Jatim, Selasa, 7 Juli 2020. 

Yunus menambahkan, massa ingin agar RUU HIP tidak lagi dibahas di DPR RI dan dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas).

“Intinya kami sepakat untuk menolak RUU HIP karena ini berbahaya. Kita minta dicabut dari prolegnas karena berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat,” katanya.

Yunus meminta kepada DPRD Jatim, untuk segera menangkap orang-orang yang telah mengajukan RUU HIP. Tak hanya itu, dirinya juga ingin agar orang tersebut diproses hukum oleh pihak kepolisian.

“Aktor intelektual inisiator dibalik rancangan undang-undang itu ditindaklanjuti. Kemudian diproses secara hukum, karena ini berpotensi melakukan makar secara konstitusional,” katanya.

Yunus berharap agar DPR RI segera membentuk tim pencari fakta untuk menemukan orang dibalik munculnya RUU HIP. Sebab, ia menganggap rancangan undang-undang ini bisa menghilangkan ideologi Pancasila dan membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Kita minta dibentuk tim pencari fakta independen untuk mencari tahu siapa yang mau mengkudeta Pancasila secara konstitusional itu. Dan memberikan peluang ideologi komunis, masuk lagi ke dalam Indonesia," katanya.

Ratusan massa aksi tolak RUU HIP usai ditemui Waki Ketua DPRD Jatim langsung membubarkan diri dengan damai. Aksi berakhir sekitar pukul 13.00 WIB.