Tolak Rekayasa Pemilu, PDIP Siapkan Kamar Hitung dan Relawan

Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menyusun strategi menjaga Pemilu berlangsung jujur dan adil. Upaya ini mengikuti sikap prihatin dan kritis dari ratusan akademisi dan kampus, kepada penguasa.

Dalam Konferensi Pers TPN Ganjar-Mahfud, Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto, menyebut fenomena aspirasi dari ratusan akademisi dan kampus, sebagai fenomena darurat untuk demokrasi. "Dalam catatan kami sudah lebih dari 300 kampus yang menyuarakan bagaimana demokrasi harus diselamatkan," kata Hasto dalam siaran Youtube, Konferensi Pers, berlangsung pada Minggu 11 Februari 2024.

Di kesempatan yang sama, Hasto juga menyebut sejumlah fenomena yang disebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi. "Penyalahgunaan kekuasaan sejak awal melalui rekayasa hukum di MK, intimidasi terhadap kepala daerah kepala desa dan juga terhadap kepala-kepala dinas, serta PJ yang tidak sejalan untuk memberikan dukungan pada 02. Sehingga ini adalah gerakan Pro demokrasi paling masif di dalam sejarah pasca reformasi," terangnya.

Selanjutnya ia juga menyebut ada gerakan dari ahli hukum dan komunitas anti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hasto menyebut, mereka protes lantaran aktivitas yang menyalahgunakan kekuasaan. Mulai dari pengerahan massa, money politik, juga penggunaan Bansos serta pengerahan bantuan untuk pasangan calon tertentu, dari penyandang dana di masyarakat.

Ia kemudian memuji respons dari masyarakat, berupa gerakan rakyat menjaga Pemilu agar tidak direkayasa. PDIP sendiri membuat kamar hitung di setiap kabupaten dan kota di Indonesia, sebagai upaya menjaga jalannya Pemilu agar tetap berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). "Dipusatkan di Pusat Rekapitulasi Jalan Diponegoro 58," katanya.

Ia juga menyebut, partainya menyebar puluhan hingga ratusan relawan baik di tingkat DPC dan DPD. "Di Jakarta setiap DPC ada 50 relawan, DPD ada 200," paparnya.

Upaya lain, PDIP juga bekerja sama dengan sejumlah gerakan akar rumput, untuk mengawal hari pemilihan umum, seperti Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, serta penggunaan aplikasi Warga Jaga Suara. "Sehingga upaya demokrasi di tengah intimidasi bisa tetap dilakukan," tandasnya.

Diketahui, KPU memutuskan hari pemilihan umum untuk Pilpres dan Pemilu 2024 serentak di Indonesia, pada 14 Februari 2024 nanti.