Anggaran Ada, FPKB Banyuwangi Sesalkan Pemecatan Ratusan THL

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banyuwangi menolak pemberhentian ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kebijakan ini dinilai tidak pas karena APBD tahun 2021 sudah disahkan. Artinya, alokasi honor untuk THL tersebut sudah dihitung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. 

“Kalau alasan anggaran, kemarin kita sudah sepakat dan sudah menggedok (APBD) dan itu tentu saja oleh SKPD sudah dihitung. Alasan itu menurut kami kurang tepat,” jelas Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah, Kamis, 11 Maret 2021.

Sebagai Wakil Rakyat, dirinya mengaku prihatin dengan kebijakan rasionalisasi THL ini. Apalagi keputusan merumahkan 331 THL ini dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19. Di mana seluruh elemen masyarakat sangat terdampak khususnya dari sisi ekonomi.

Dia berharap, Pemkab Banyuwangi menyikapi dengan bijaksana persoalan ini. Karena saat ini masyarakat sedang dalam kondisi kesulitan. Pandemi Covid-19 berakibat terjadinya penurunan pendapatan, sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak usaha-usaha milik rakyat yang tutup. 

“Lha ini pemerintah harusnya lebih bijaksana untuk mengkaji ulang. Sehingga harapan kami jangan ada rasionalisasi untuk THL ini,” katanya.

Apalagi, dari ratusan THL yang dirumahkan itu, banyak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada masa pandemi covid-19, kata dia, rumah sakit merupakan sebagai garda terdepan untuk pelayanan penanganan Covid-19. 

“Kalau sampai tenaga THL-nya dikurangi bagaimana? Apakah bisa maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, pelayanan di Rumah Sakit itu berbeda dengan pelayanan di SKPD lain. Pelayanan di SKPD lain mungkin bisa menggunakan komputer saja. Namun di rumah sakit itu membutuh tindakan, tidak hanya sekedar pelayanan saja. Tapi 

“Kalau di RS itu tindakan, misalkan melakukan injeksi atau tindakan yang lain ini kan butuh tenaga (khusus),” tegasnya.

Untuk diketahui dalam rapat kerja Komisi I DPRD Banyuwangi dengan Dinas Kesehatan dan dua RSUD milik Pemkab Banyuwangi awal pekan ini, terungkap dua rumah sakit plat merah itu mengalami kendala dalam pelayanan akibat berkurangnya tenaga pelayanan. Sehingga pelayanan yang diberikan dua rumah sakit ini tidak bisa maksimal.