Tolak Puluhan Ijin Tambang Demi Pariwisata

Raja Ampat: Kebijakan pemerintah daerah di kawasan wisata Raja Ampat Papua ini bisa menjadi contoh kepala daerah lain. Demi menjadikan daerahnya destinasi wisata dunia, mereka menolak ijin industri pertambangan.

Ini yang dilakukan Bupati Raja Ampat Abdul Haris Umlasti. Dia mengaku telah menolak lebih dari 50 ijin eksplorasi pertambangan karena tidak ingin merusak lingkungan alam Raja Ampat yang indah. Mimpi dia menjadikan daerahnya jadi tujuan utama wisata global membuat dia bersikap tegas.

Padahal, banyak kepala daerah yang tergiur dengan ratuan para pengusaha tambang. "Potensi alam Raja Ampat tidak boleh rusak. Kami ingin pariwisata menjadi andalan ekonomi yang bisa menyejahterakan rakyat kami," katanya.

Menurutnya, industri pertambangan selalu menyisakan persoalan lingkungan yang serius. 

Sementara pariwisata lebih sustainable, lebih berkelanjutan, dan jangka panjang.

Saat ini saja, kata dia, sudah ada 50 industri yang bergerak di bidanv pariwisata. Mulai dari akomodasi, transportasi, penyeberangan, dive operator, kafe dan restoran.

Kebijakan Bupati Raja Ampat ini langsung mendapat dukungan Kementerian Pariwisata. Kementerian yang dipimpin mantan CEO PT Telkom Tbk ini diterjunkan untuk membantu manajemen wisata alam  dan pemasaran di tingkat global.

Agar Raja Ampat menjadi destinasi wisata global, kementerian pariwisata telah menyosialisasikan ITX. Yakni marketplace digital untuk memasarkan berbagai produk pariwisata yang ada di Indonesia. 

"Saat ini sudah 7.000 industri yang bergabung di ITX. Ada yang bergerak di amenitas, seperti hotel, resort, restoran, cafe, convention dan lainnya. Juga ada airline dan bus pariwisata," kata Staf Khusus Menpar Syamsriyono.

Di Raja Ampat, lanjutnya, ada taxi antarpulau, persewaan kapal penyeberangan, rent a car dan lainnya. Ada pula yang sektor atraksi, misalnya taman hiburan, tempat bermain, dan lainnya. (frd)