Tolak Muktamar PKB, Ratusan Massa Minta Muhaimin Iskandar Turun

Ratusan Massa yang mengaku simpatisan PKB dan PBNU melakukan demonstrasi menolak Muktamar ke-6 PKB di halaman Lapangan Lagoon, Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Sepajang jalan masuk Ke lokasi, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan Penolakan Muktamar VI PKB dan Cak Imin Turun dari Ketua PKB yang kelahirannya diinisiasi oleh KH Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ).

Koordinator aksi Arwan mengatakan, demo ini untuk menyuarakan keresahan para simpatisan, yakni, PKB dikembalikan mengikuti amanah pendiri PBNU. Hal ini mengingat PKB juga didirikan oleh NU.

"Kembalikan sesuai dengan amanah pendiri PKB. PKB itu didirikan untuk wadah para Kiai untuk berpolitik. (Ketum PKB) Muhaimin jangan seperti raja di partai," katanya kepada wartawan.

Kritik Internal Partai

Menurut Arwan simpatisan menuntut Muktamar PKB ke-6 dibubarkan dan menurunkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB.

"Cak Imin ( Muhaimin Iskandar) telah melanggar amanah yang disampaikan para Kiai NU pendiri PKB. Bahkan Dewan Syuro pun dimatikan, dibungkam. Padahal Dewan Syuro pimpinan tertinggi di partai," ungkapnya.

"Saat kami imenolak Muktamar di Bali dan turunkan Muhaimin," tambahnya.

Pantauan dilapangan massa sempat membakar spanduk dan bendera Partai. Massa masih bertahan hingga pukul 19.15 WITA. Mereka duduk berkumpul dan berdiskusi dengan polisi agar perwakilan massa diberikan kesempatan hadir dalam Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) yang berada di ITDC.

Muktamar kali ini menjadi momentum penting bagi PKB untuk menetapkan garis haluan partai dalam 5 tahun ke depan, termasuk pemilihan ketua umum.

Ini menjadi penentu apakah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan kembali memimpin PKB selama 5 tahun ke depan, atau justru menyerahkan kursi kepemimpinannya ke kader lain.

Muktamar hari ini dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan ditutup Presiden RI terpilih Gibran.

Sementara sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan muktamar yang digelar di Bali 24-25 Agustus 2024.

Hal itu dikatakan oleh Ketua PBNU Habib Umarsyah. Ia khawatir Muktamar PKB menimbulkan gesekan karena ia mengeklaim banyak elemen masyarakat Bali yang menolak muktamar diselenggarakan.

"Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Umarsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24 Agustus 2024).

Umarsyah mengatakan, Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali kemarin.

"Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka (elemen masyarakat Bali) sampaikan. Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional," kata Umarsyah.

Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali. Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian Daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Oleh sebab itu, Umarsyah meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu. Untuk diketahui, PKB akan menggelar Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus 2024, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum PKB untuk lima tahun ke depan. Muktamar PKB ini digelar di tengah konflik antara PKB dan PBNU

Demikian dilaporkan Imam Kusnin Ahmad.