Tolak Iuran BPJS Naik, Warga Kediri Aksi Unjuk Rasa

Sekitar 60 orang pengunjuk rasa, Rabu 6 November 2019, mendatangi kantor DPRD Kota mau pun Kabupaten Kediri. Mereka tergabung dalam Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik, menuntut tolak kenaikan iuran BPJS.

Puluhan massa itu, terdiri dari kaum laki laki dan perempuan, kali pertama mendatangi kantor Gedung Dewan Kabupaten Kediri di jalan Soekarno Hatta Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Setelah dari sana, mereka kemudian bergeser ke kantor DPRD Kota Kediri di jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir. Sesampainya di sana, mereka berorasi secara bergiliran sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan "Tolak Kenaikan Iuran BPJS", "Cabut Perpres NO : 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan".

Setelah berorasi, perwakilan 15 orang pengunjuk rasa kemudian diizinkan masuk ke ruang rapat Komisi C menemui gabungan Anggota DPRD Kota Kediri untuk diajak berdialog

Di hadapan sejumlah anggota Dewan, satu persatu perwakilan pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Ditemui usai mengikuti dialog dengan sejumlah Anggota Dewan, Rahmat Mahmudi selaku kordinator aksi menjelaskan, akan aksinya itu.

"Kami menyampaikan aspirasi, berkaitan dengan munculnya Perpres no 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu diantaranya membuat keputusan tentang kenaikan iuran BPJS. Jika dirata rata kenaikan tersebut mencapai 100 persen.

"Menurut kami, itu kenaikan yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, itu 5 persen saja susah. Inflasi kita juga kisaran 10 persen. UMR kita naik tiap tahun nggak sampai 7 atau 8 persen. :Lha, ini kok muncul iuran BPJS naik 100 persen. Logikanya dari mana? Perpres seperti itu jangan dibiarkan," ujarnya.

Maka dari itu, ia mengajak Dewan dan Pemkot bersama sama berjuang menyampaikan aspirasi ke pusat mencabut Perpres no 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan.

"Mari bersama-sama kami memperjuangkan ke Pusat, aspirasi ini cabut Perpres no 75 tahun 2019. Tolak kenaikan iuran BPJS sampai sebesar itu. Itu menyengsarakan rakyat. Padahal kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Selesai mengikuti dialog dengan anggota lembaga wakil rakyat, puluhan massa ini akhirnya membubarkan diri. Aksi unjuk rasa dari awal hingga akhir berjalan tertib dan kondusif. Sejumlah anggota Polri disiagakan sebagai upaya pengamanan di lokasi.