Tolak Kenaikan BBM dan Listrik, HMI Datangi DPRD
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo mendatangi gedung DPRD Kota Probolinggo, Senin, 29 Agustus 2022. Mereka mendesak pemerintah agar membatalkan rencana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).
Sebelumnya, mereka berkumpul di alun-alun Kota Probolinggo. Setelah itu para aktivis mahasiswa itu berjalan kaki (long march) ke gedung DPRD setempat yang berjarak sekitar 500 meter.
Sesampai di gedung parlemen di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, aktivis mahasiswa yang membawa spanduk itu langsung berorasi. Mereka juga melakukan tabur bunga sebagai tanda matinya jalur aspirasi mereka.
Dalam orasinya, mereka menyuarakan, penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan BBM dan TDL karena dinilai akan berdampak memberatkan masyarakat secara umum.
“Batalkan rencana kenaikan BBM dan tarif listrik. Kami juga mendesak agar pemerintah memberantas mafia di sektor minyak dan gas serta pertambangan. Caranya dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan,” ujar Ketua HMI Cabang Probolinggo, Saiful Deddy.
Perwakilan HMI kemudian diterima Wakapolresta Probolinggo, Kompol Subiyantana dan dipersilakan memasuki ruang sidang Komisi III DPRD. Dalam ruang itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menemui langsung para demonstran. Tampak pula Sekretaris Komisi III Eko Purwanto, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani, juga perwakilan dari Kodim.
Saat bertemu Mujib, para aktivis HMI menyerahkan pakta integritas untuk ditandatangani. Pakta integritas itu kemudian ditandatangani Mujid dan Ketua HMI Cabang Probolinggo, Saiful Deddy.
“Surat berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM dan tarif listrik disertai pakta integritas, kami serahkan Ketua DPRD agar diteruskan ke Ketua DPR RI di Jakarta,” kata Deddy.
Ia menambahkan, aksi mahasiswa ini murni dari aspirasi masyarakat. “Kalau BBM dan listrik dinaikkan dampaknya sangat luas, yang jelas memberatkan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Mujib menyampaikan, aspirasi HMI ditampung untuk selanjutnya disampaikan ke DPR RI. “Biar DPR RI juga mengetahui kalau masyarakat Kota Probolinggo melalui adik-adik HMI menolak kenaikan BBM dan listrik,” ujar politisi PKB itu.