Tolak Jadi Basis Pangkalan Militer Asing, Sikap Tegas Indonesia

Nama Indonesia disebut-sebut dalam Laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Hal itu terkait “Militer dan Keamanan Pembangunan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok 2020” yang disampaikan kepada Kongres AS.

Pada laporan yang memasuki tahun ke-20 itu, Indonesia disebut merupakan salah satu negara yang dipersiapkan oleh RRT untuk menjadi Pangkalan Militer.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya telah membaca laporan Pentagon yang disampaikan kepada kongres pada 1 September lalu itu.

“Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitasi logistik militer,” ujar Retno Marsudi dalam keterangan media, diterima Ngopibareng.id, Sabtu 5 September 2020.

Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak dapat dan tidak akan pernah menjadi basis ataupun pangkalan militer negara manapun.

“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” terangnya.

Dalam laporan yang berjumlah 200 halaman tersebut Amerika Serikat menyebutkan RRT berusaha membangun logistik luar negeri yang lebih kuat dan infrastruktur pangkalan untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh.

Di luar pangkalannya saat ini di Djibouti, RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer luar negeri tambahan untuk mendukung angkatan laut, udara, dan darat.

RRT kemungkinan telah mempertimbangkan lokasi untuk fasilitas logistik militer PLA di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Dalam laporannya Pentagon juga menyebut Strategi RRT termasuk memajukan program modernisasi militer komprehensif yang bertujuan untuk "pada dasarnya" menyelesaikan modernisasi militer pada tahun 2035 dan mengubah PLA menjadi militer "kelas dunia" pada akhir tahun 2049.

Kemampuan dan konsep PLA yang berkembang terus memperkuat kemampuan RRT untuk melawan intervensi musuh di kawasan Indo-Pasifik dan memproyeksikan kekuatan secara global.