Tolak Deklarasi Ganti Presiden, Ini Tuntutan Mahasiswa

Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu, 26 Agustus 2018 menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Misalnya saja Aliansi Mahasiswa Jawa Timur yang menggelar aksi damai menolak deklarasi tersebut.

Tak hanya menolak deklarasi tersebut, para mahasiswa juga menuntut pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membuat aturan yang jelas terhadap adanya pesta demokrasi yang aman, damai, dan adem.

Aksi tersebut berlangsung di dua tempat, yang pertama pasca sholat jumat digelar di KPU Provinsi Jawa Timur, dan sorenya dilanjutkan di depan Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya.

Koordinator Aksi Ahmad Ade Miftachudin saat dimintai keterangan, ia mengatakan, Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dilihat historisnya, kota Surabaya merupakan kota yang damai dan kondusif saat menikmati pesta demokrasi.

“Kami yakin, tanpa ada hastag-hastag ganti presiden atau tetap presiden, Surabaya akan bebas dari kegaduhan yang berpotensi mengancam perpecahan dan merusak persatuan bangsa.” Tegasnya.

Masih dengan Aktivis Unesa tersebut, gerakan Hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di berbagai daerah, sudah mulai menumbuhkan benih kebencian antar elemen masyarakat dan melemahkan nilai kebhinekaan yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia.

"Untuk itu, jangan ada agenda-agenda yang tidak mendidik dan merusak tatanan yang sudah terbangun di Surabaya, hanya karena kefanatikan pada pilihan politik," pungkas Ade.

Atas hal itu, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur merekomendasikan 3 poin. Antara lain:

1). Merekomendasikan agar KPU segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai batasan yang jelas terkait gerakan yang mengandung unsur kampanye salah satu pihak.

2). Menuntut tidak adanya Hastag #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden, yang merupakan gerakan yang mengandung unsur memecah belah masyarakat dan permusuhan di masyarakat.

3). Merekomendasikan agar gerakan apapun yang mengandung perpecahan dan permusuhan yang dilaksanakan di Jawa Timur, agar diganti dengan acara yang lebih mengedukasi masyarakat di bidang politik untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi 2019. (hrs)