TNI Bakal Bangun 37 Kodam Baru di 2024, Salah Satunya di IKN

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya berencana membangun 37 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia. Dijadwalkan pembangunan akan dimulai tahun 2024 ini.

"TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 Kodam,” ujarnya dalam Rapim TNI Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Agustus 2024. 

Disebutkan Agus Subiyanto, dari pembangunan 37 Kodam itu, ada 15 Kodam diperkuat dengan Korem. Sedangkan 22 Kodam tanpa Korem di bawahnya termasuk pembangunan Kodam di IKN dan 2 Batalion baru," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Jenderal Agus bahwa untuk TNI AL akan meningkatkan status Lantamal menjadi Komando Operasi Utama (Kotama). Yaitu dengan nomenklatur Kotama kelas A jumlah 8 lantamal, dan 6 lantamal menjadi Kodamar kelas B. Serta pembangunan Pasmar (Pasukan Marinir) di IKN.

Kemudian, untuk TNI AU nantinya akan membangun Lapangan Udara (Lanud) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Juga diproyeksikan dibangun juga skuadron baru oleh TNI AU. "TNI AU rencana akan membangun Lanud di IKN," imbuh Agus. 

Wacana penambahan Kodam ini pernah ditegaskan Kapuspen TNI Laksda Kisriyanto yang mengatakan wacana penambahan dikatakan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman (kini mantan KSAD).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membentuk satu Kodam baru usai muncul wacana penambahan Kodam dari saat ini yang berjumlah 15 menjadi ada di setiap provinsi. "Sesuai keterangan Panglima, sementara satu Kodam dulu yang akan dibentuk," katanya Sabtu 11 Februari 2023 lalu.

Sedangkan Kodam mana yang akan dibangun, untuk sementara belum disebutkan. Tambahan pembentukan Kodam adalah wacana dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyebut, usulan penambahan Kodam di setiap provinsi juga sudah disetujui Panglima TNI.”Panglima sudah setuju,” ujarnya usai Rapim TNI AD di Mabes AD di Jakarta Jumat 10 Februari 2023.

Bahkan untuk usulan ini, akan ditindaklanjuti Panglima TNI ke sejumlah kementerian. Seperti ke Menhan, kemudian Menteri PAN-RB dan juga ke Menteri Keuangan, yang berkaitan dengan anggaran.