Tingkatkan PAD, Mendagri: Kepala Daerah Harus Pintar Wirausaha
![Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional 1 tahun 2020. (Foto: Alief Sambogo/Ngopibareng.id) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional 1 tahun 2020. (Foto: Alief Sambogo/Ngopibareng.id)](https://cdn.ngopibareng.id/imagecache/2020030418185620200304090143-02.jpeg)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah baik tingkat Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk memiliki kemampuan enterpreneurship atau wirausaha.
Alasannya, Tito ingin para Kepala Daerah tak hanya mengandalkan transferan dari Pemerintah Pusat untuk pemasukan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
"Jangan hanya andalkan transferan dari kami. Para kepala daerah harus juga bisa mengandalkan diri sendiri. Harus punya jiwa wirausaha atau entrepreneurship," kata Tito Karnavian dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional 1 tahun 2020, Rabu 4 Maret 2020 di Hotel Shangri-La Surabaya.
Maka, untuk memiliki kemampuan entrepreneurhsip, para kepala daerah diimbau untuk belajar dari para pelaku wirausaha dan pakar-pakar yang paham tentang kewirausahaan di Indonesia. Utamanya pakar-pakar yang memiliki kreativitas tinggi, ala anak muda kekinian.
"Harus bisa wirausaha. Kalau nggak bisa, silakan undang pakar-pakar yang jago wirausaha, supaya bisa kreasi dan inovasi untuk bisa mendatangkan dan mendapatkan pendapatan asli daerah," katanya.
Dengan adanya kreativitas dan jiwa wirausaha dari para kepala daerah, ia berharap setiap daerah bisa menggali berbagai potensi yang ada di daerahnya masing-masing, tanpa menabrak aturan dan rambu-rambu yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Termasuk Omnibus Law saat ini yang sedang dibahas oleh pemerintah. Ini semua untuk penyerdehanaan aturan sesuai dengan prioritas Presiden Joko Widodo," katanya.
Ia berharap, kedepannya para kepala daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga bisa berjaya secara ekonomi tanpa harus meminta-minta jatah dari APBD.
Advertisement