Tilap Dana PKH Hingga Rp27 Juta, Oknum TKSK di Jember Dipolisikan

Perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jenggawah, Jember mendatangi Polres Jember, Jumat, 19 Mei 2023. Mereka mengadukan oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jenggawah, yang diduga menilap dana PKH.

Tim ahli DPR RI Anasrul Chaniago yang turut mendampingi korban mengatakan, dirinya mendampingi korban membuat pengaduan masyarakat ke Polres Jember. Sebab ada dugaan penyelewengan penyaluran dana PKH di Kecamatan Jenggawah.

Anas mencatat korban sejauh ini sudah ada 34 KPM dengan total kerugian Rp 27 juta. Sebanyak 34 korban tersebut tidak pernah menerima penyaluran bansos PKH yang biasa diambil di Kantor Pos.

Padahal berdasarkan informasi dari Kantor Pos Kecamatan Jenggawah, 34 KPM tersebut sudah menerima penyaluran dana PKH tahap 1. Bahkan pihak Kantor Pos juga menunjukkan bukti berupa foto KPM saat menerima dana PKH tersebut.

Namun, setelah dicocokkan, foto orang yang mengambil ke Kantor pos bukan KPM. Mereka merupakan orang lain yang diduga didatangkan oleh oknum TKSK Kecamatan Jenggawah.

“Kami sudah mengecek penyaluran dana PKH untuk 34 KPM yang dilakukan Kantor Pos. Nominalnya bervariasi antara Rp 600 ribu hingga Rp 1,8 juta,” kata Anas, Jumat, 19 Mei 2023.

Anas merasa penyaluran dana PKH oleh Kantor Pos janggal. Semestinya proses penyaluran sangat ketat, salah satunya harus diambil langsung oleh KPM dengan membawa KTP dan KK asli.

Anas hatinya tersentuh setelah mengetahui salah satu KPM PKH yang menjadi korban adalah warga dengan kondisi buta. Karena itu, Anas langsung berkoordinasi dengan Kapolres Jember AKBP Moh Nurhidayat.

“Kami langsung berkoordinasi dengan Kapolres Jember beberapa waktu lalu. Alhamdulillah respons dari Kapolres baik, sehingga hari ini kasus tersebut diadukan, meskipun ada yang dikembalikan milik enam KPM” lanjut Anas.

Selain mengadukan ke Polres Jember, Anas juga melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Sosial. Dinas Sosial Jember sudah memanggil oknum TKSK tersebut, namun tidak datang.

Anas berharap, polisi segera menindaklanjuti pengaduan korban. Tak hanya diberi sanksi administrasi berupa pemecatan, Anas berharap oknum yang terlibat dalam kasus ini juga diproses pidana.

“Kami sudah merekomendasikan karyawan Pos dipecat dan TKSK berinisial ER. Saya berharap kasus ini menjadi atensi Polres Jember, karena berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat miskin,” pungkas Anas.

Sementara itu, salah satu Pendamping PKH Kecamatan Jenggawah, Choriri mengatakan, korban tersebar di delapan desa di Kecamatan Jenggawah. Jumlah korban bervariasi, antara 1 hingga 14 orang per desa.

Setiap bulan KPM PKH memiliki agenda rutin. Biasanya dikumpulkan untuk saling berbagi informasi dan keluhan.

“Ada pertemuan tiap bulan. Biasanya menyerap keluhan KPM. Misal cair namun nominal kurang atau KPM sudah meninggal,” kata Choriri.

Namun pada pertemuan beberapa waktu lalu, ada KPM yang mengeluh karena dana PKH tak kunjung disalurkan. Padahal berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Pos, penyaluran tahap 1 sudah selesai dilaksanakan.

Atas informasi tersebut, pendamping PKH kemudian mengecek ke Kantor Pos. Saat itu petugas Kantor Pos menunjukkan bukti penyaluran dana PKH kepada KPM.

Saat dilihat Choriri kaget, karena yang menerima bukan KPM, tetapi orang lain. Choriri kemudian menunjukkan foto yang menerima tersebut. Ternyata ada salah satu KPM yang mengenalinya.

Saat itu juga, Choriri bersama beberapa pendamping PKH melakukan klarifikasi terhadap warga yang mengambil dana PKH milik KPM. Ternyata oknum warga tersebut hanya disuruh oleh petugas dari Kantor Kecamatan.

Warga tersebut hanya mendapatkan imbalan Rp 50 ribu. Sementara dana PKH milik korban diberikan kepada warga tersebut.

“Kita klarifikasi dan warga tersebut mengakui. Ia mengaku disuruh, uangnya diambil oleh yang menyuruh,” lanjut Choriri.

Dalam proses penyaluran tersebut, warga suruhan oknum TKSK membawa bukti scan KTP dan KK korban. Diduga kuat seluruh KTP milik KPM sudah discan tanpa izin oleh oknum.

“Tanpa izin menggunakan yang bukan haknya. Jadi sudah disiapkan KTP yang sudah discan. Kemungkinan banyak menyiapkan scan KTP korban,” pungkas Choriri.