Tiga Usulan RI di PBB, Hentikan Krisis Kemanusiaan Rohingya
Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi mengingatkan, situasi kemanusiaan menyangkut etnis Rohingya di Rakhine State mengharuskan masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikannya.
"Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State (di Myanmar) khususnya pasca-gagalnya upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan Agustus lalu dan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini."
Menlu Retno Marsudi mengungkap hal itu, mengawali pandangannya saat hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, AS, 24 September 2019.
“Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," kata Retno "yang sejak krisis ini berl;angsung sudah 2 kali mengunjungi para pengungsi secara langsung di Cox Bazar."
Masih menurut Retno, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State adalah adanya distrust di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsiaan dan masyarakat internasional.
Hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.
“Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State" ujar Menlu, dikutip dalam siaran pers diterima ngopibareng.id, Rabu 25 September 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno L Marsudi menyampaikan tiga pesan penting, 2 usulan konkret dan 1 langkah kebijakan, yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian yaitu:
1. Darurat Pengungsi Rohingya
Mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat segera dapat dilakukan.
2. Perdamaian yang Berkesinambungan
Membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State. Fasilitas Pendidikan dan kesehatan harus diberikan.
Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majumuk harus terus ditumbuhkembangkan.
“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan masyarakat di Rakhine State" pungkas Retno.
3. Interfaith Dialogue
Selain itu Menlu RI sampaikan baru 2 minggu lalu, Indonesia menjadi ruan rumah penyelenggaraan kegiatan interfaith dialogue bagi masyarakat di Rakhine State agar tercipta masyarakat yang toleran dan majemuk.
Menlu RI juga sampaikan bahwa selama ini ASEAN terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, diseminasi informasi bagi pengungsi dan dukungan kebutuhan dasar pengungsi.
Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan.
“Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi" tutur Retno.
Advertisement