Tiga Bulan, ASN Kota Pasuruan Belum Terima TPP, Ini Kendalanya

Sejak Januari hingga menjelang Maret ini nasib tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (Tukin) ASN belum juga ada kabar baik. Kapan tunjangan yang dinantikan para ASN itu cair juga belum ada kabar pasti. Namun beberapa hal disebut menjadi kendala pencairan TPP terlama ini.

Tidak serempaknya keluarnya rekomendasi yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disebut penyebab awal lambatnya proses pencairan TPP/Tukin para PNS seIndonesia.

Berikutnya, nasib rekomendasi tersebut mengalami kendala lanjutan pada perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ada daerah yang tetap menggunakan Perkada lama, tapi juga ada yang mengajukan perubahan Perkada.

Asisten III Setda Kota Pasuruan M. Agus Fadjar mengungkapkan, seluruh Jawa Timur saat ini mengalami kendala yang sama soal pencairan TPP/tukin.

"Kabupaten /Kota se-Jatim belum ada yang cair menunggu peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pencairan TPP yang harus mendapatkan asistensi dari Biro Hukum Setda Provinsi," ujar Agus, Jumat 25 Maret 2022.

Namun, proses asistensi yang diajukan Pemkot Pasuruan pada Biro Hukum Pemprov Jawa Timur tinggal menunggu.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pasuruan C. Aprilita Ismadiningtyas mengatakan, asistensi yang diajukan Pemkot Pasuruan ada di urutan nomor 4.

"Saat ini sedang proses di Biro Hukum. Pemkot Pasuruan urutan keempat, yang baru cair Kota Probolinggo yang urutan nomor satu," ujar April.

Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo mengungkapkan, keprihatinannya atas kendala pencairan TPP bagi PNS ini. "Memang ada kendala, kami akan segera carikan solusi ya," ujar orang nomor dua di Kota Pasuruan ini.

Sementara itu, belum cairnya TPP selama tiga bulan menjadi pukulan telak bagi seluruh ASN. Bukan hanya terjadi pada ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan, kondisi yang sama juga dialami ASN di Pemkab Pasuruan.

"Iya, sama saja di sini juga belum cair," ujar AK salah satu PNS di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Selama ini TPP yang diterima para abdi negara tersebut memang sangat diharapkan untuk menambah biaya kebutuhan hidup. "Ini terlama cairnya. Kami juga tidak paham apa penyebabnya. Padahal, kondisi harga kebutuhan terus naik keberadaan TPP jelas kami tunggu," ujar seorang ASN di Pemkot Pasuruan.