Tidak Dibantu Pemkot, Ketua DKS: Yo Ga Popo

Belum resmi jabat Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Chrisman Hadi, sudah menebar pesan yang dapat memperkeruh hubungannya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Chrisman Hadi mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika Pemkot Surabaya masih tetap tidak ingin membantu keuangan DKS dalam menjalankan program yang akan disusun.

Kata Chrisman, selama lima tahun ia merasa DKS seakan tidak diposisikan oleh Pemkot sebagai sektor penting dalam menjaga kelestariaan seni dan budaya dengan anggaran yang dirasa sangat minim.

Berdasar pengakuannya, dari APBD Kota Surabaya sekitar Rp9 triliun, DKS hanya mendapat jatah kurang dari Rp100 juta dalam satu tahun.

“Kenapa kita ambil sikap anggaran Rp22,5 juta setiap triwulan tidak kita ambil, itu sebagai bentuk peng-eling (pengingat). Jadi, kalau lihat Dewan Kesenian Jakarta itu per tahun oleh pemerintah DKI Jakarta dianggarkan Rp17 miliar. Lah Surabaya ini kota besar kedua setidak-tidaknya separuh, masak kita dapat Rp100 juta kurang belum potong pajak,” katanya usai terpilih kembali sebagai Ketua DKS periode 2020-2025 dalam Musyawarah Daerah di Hotel Great Diponegoro, Surabaya, Minggu 29 Desember 2019.

Namun, aku Chrisman, tanpa dukungan Pemkot juga tak menjadi masalah baginya karena seniman itu merdeka dalam berekspresi.

“Jadi mudah-mudahan Pemkot bisa bergayung sambut. Nek gak yo gakpopo (kalau tidak ya tidak apa-apa),” ungkapnya.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada Pemkot agar mengerti kehadiran DKS sangat penting. Sebab, seni adalah identitas sebuah daerah yang harus terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat. Apalagi, para anak-anak muda yang lebih familiar dengan era digital.

Terlepas itu, ia tetap ingin terwujud hubungan yang harmonis. Sehingga, tugas ini menjadi tugas bersama agar tidak diakui oleh bangsa lain. Chrisman mengaku akan melakukan komunikasi dengan DPRD dan Pemkot Surabaya.