Terima SK, Ribuan P3K Guru di Jember Diminta Cari Sasaran Vaksin

Sebanyak 1.352 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Jember akhirnya menerima SK, Kamis, 24 Maret 2022 pagi. SK tersebut diberikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dalam sebuah upacara yang digelar di Alun-alun Jember.

Kepada ribuan P3K guru yang baru mendapat SK, Hendy meminta agar membantu pemerintah dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Jember.

“Kami minta bantuan kepada P3K Guru yang baru mendapat SK agar membantu mencari sasaran vaksin. Kami target sebelum masuk Ramadan, PPKM di Kabupaten Jember sudah masuk level 1,” kata Hendy.

Menurut Hendy, tahun ini ada 2.216 orang yang dinyatakan lolos seleksi P3K Guru di Kabupaten Jember. Namun, dari jumlah tersebut baru 1.352 orang yang datanya sudah diterima Pemkab Jember.

Sementara sisanya masih menunggu surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kendati demikian, kebutuhan guru di Kabupaten Jember masih mencapai dua ribu lebih.

Usai menerima SK, ribuan P3K Guru itu diminta gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi. Minimal mereka dapat mengajak keluarga terdekat untuk divaksin.

Hendy menarget tiap satu orang P3K Guru minimal bisa mengajak 25 orang untuk divaksin dosis 2, baik umum maupun lansia. Hendy menilai bantuan P3K Guru terhadap upaya percepatan vaksinasi juga merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, serta solidaritas sosial P3K agar pandemi covid-19 segera berakhir.

Diketahui, hingga saat ini untuk mencapai 70 persen, total dosis 2 masih kurang 246.442 sasaran. Sementara untuk mencapai 60 persen khusus lansia masih kurang 37.529 orang.

Selain diminta membantu pemerintah soal vaksinasi, P3K Guru juga diminta mengupayakan pendidikan budi pekerti di tengah pandemi Covid-19. Mereka diminta mencari formula agar pendidikan budi pekerti dapat tertanam pada peserta didik.

P3K Guru diminta tidak fokus melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Namun, bisa melakukan pembelajaran di lapangan.

“Bisa lakukan kegiatan ekstrakurikuler di lapangan dalam upaya memberikan pendidikan budi pekerti. Sebab selama dua tahun siswa tidak pernah mengikuti pembelajaran tatap muka,” lanjut Hendy.

Padahal lanjut Hendy, pendidikan budi pekerti tidak bisa dilakukan melalui pembelajaran daring. Pendidikan budi pekerti hanya bisa dilakukan dalam pembelajaran tatap muka.

“Kami harus mencapai pendidikan budi pekerti, namun vaksin juga harus tercapai,” pungkas Hendy.