Jokowi Minta MPR, Upacara Pelantikan Presiden secara Sederhana

Presiden Joko Widodo berpesan pimpinan MPR agar penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara sederhana. Namun, juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari momen bersejarah tersebut.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, ketika menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh jajaran pimpinan MPR dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya juga ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.

"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional. Hal itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," kata Bamsoet.

Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir, antara lain, kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara pimpinan MPR yang hadir, selain Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga 9 Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Pimpinan MPR RI sebelumnya sudah bertemu dengan Wapres terpilih Ma'ruf Amin. Dan nanti malam diagendekan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono di Cikeas, Bogor. Hal itu dimaksudkan untuk menyampaikan undangan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.