Gus Ipul bersama dengan berbagai organisasi buruh dan pekerja Jawa Timur.
Dukungan penuh diberikan sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh/Pekerja Jatim kepada calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komitmen itu disampaikan secara terbuka dalam diskusi bertajuk "Buruh/Pekerja bertanya Gus Ipul menjawab" yang digelar BBS TV di Surabaya, Rabu 21 Maret 2018. Ketua Aliansi Buruh/Pekerja Jatim Ahmad Fauzi mengatakan Gus Ipul adalah sosok yang sangat perhatian terhadap persoalan buruh. Bahkan selalu menemui buruh di berbagai kesempatan, termasuk ketika demo buruh terjadi. "Beliau selalu menemui buruh, sampai hujan-hujan, tidak pernah menghindar, itu salah satu bentuk jika Gus Ipul peduli dengan buruh. Tapi kami titip agar beliau memperhatikan persoalan UMK dan UMSK berdasarkan zona, " tegas Ahmad Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD SPSI Jatim. Tuntutan dari Aliansi yang menjadi alasan dukungan kepada Gus Ipul, dituangkan dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh kedua pihak usai acara diskusi, "Wah ini tadi acara diskusi ada, jadi ada dukungan. Saya terima kasih semua, " ucap Gus Ipul. Berbagai organisasi yang memberikan dukungan kepada Gus Ipul diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Muslim Seluruh Indonesia (Sarbumusi) dan beberapa organisasi buruh lainnya. yang tergabung dalam Aliansi Buruh/Pekerja Jatim. Mendapatkan dukungan dari buruh dan Pekerja, Gus Ipul menyampaikan rasa terima kasih dan berjanji akan memberikan perhatian kepada buruh/pekerja. "Saya ingin menjadi bagian dari mereka agar mereka bisa memperioleh hak haknya secara adil. Dan menjaga kondisi ekonomi Jatim supaya stabil" ucapnya. Wakil Gubernur Jatim dua periode itu juga menyoroti keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan. "Ada dua hal penting dalam PP itu yang menjadi persoalan, yaitu komponen hidup layak dan disparitas akibat zona UMK," kata Gus Ipul. Sementara soal BPJS, Gus Ipul mengatakan ke depan nanti perlu ada terobosan dari Pemerintah Provinsi Jatim untuk percepatan penambahan jumlah perserta. "Misalnya Gubernur membentuk perda soal itu, atau tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur terkait termasuk relawan. Karena masih banyak perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS" tegas Gus Ipul. Tidak hanya itu, Gus Ipul juga memperhatikan persoalan PHK. Pemprov Jatim menyediakan Iuran Bantuan Daerah kepada mereka sebagai penyambung hidup sementara sampai mereka kembali mandiri. Mereka ini mendapatkan pelatihan kerja atau berwiraswasta agar kembali berdaya. "Melalui pelatihan-pelatihan kerja itu, mereka bisa berkompetisi untuk mengisi lapangan kerja di Jatim. Bukannya malah diisi oleh pekerja dari luar. Jatim masih menjadi incaran para investor karena mereka merasa nyaman. Selama ini persoalan buruh pengusaha di Jatim selalu bisa terselesaikan dengan baik sehingga tercipta suasana kondusif, " pungkas Gus Ipul. (tom)
