Terapkan Shuttle Diplomacy, RI Sikapi Situasi Politik Myanmar

Menyikapi situasi politik Myanmar, Indonesia menerapkan pendekatan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang-alik yakni keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak berselisih.

Pendekatan shuttle diplomacy guns mengakomodasi aspirasi kedua pihak yang bertikai, baik fraksi militer atau politikus sipil.

"Dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan, agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan, sehingga situasi tidak memburuk, dan upaya penyelesaian dapat dilakukan,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Ia mengungkapkan hal itu, dalam kesempatan bertemu singkat dengan U Wunna Maung Lwin, tokoh yang diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Myanmar usai kudeta militer. 

Retno berharap, ASEAN dapat membantu mencari penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan rakyat Myanmar. "Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan, Indonesia akan bersama rakyat Myanmar.”

Dalam pertemuan singkat Retno dengan Menlu Myanmar berlangsung di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia, yaitu Indonesia sangat khawatir terhadap perkembangan situasi di Myanmar," ujar Menlu Retno dalam keterangan Kamis, 25 Februari 2021.

Ia juga menegaskan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, lanjut Retno, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah.

"Indonesia terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Karenanya diperlukan kondisi kondusif berupa antara lain dialog, rekonsiliasi, trust building," katanya.

"Indonesia akan bersama rakyat Myanmar," tegas Retno.

Dirinya lanjut menuturkan, prinsip yang sama juga disampaikan dengan pihak Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

Menlu Retno kembali menekankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi.

Tak hanya itu, keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan.