Temui Wapres, REI Beri Masukan Pengadaan Rumah ASN, TNI dan Polri

Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) mendukung penuh program pemerintah untuk pengadaan rumah. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Untuk menyukseskan hal tersebut, mereka menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Januri 2019. Rombongan DPP REI dipimpin Ketum Soelaeman Soemawinata dan Sekjen Totok Lucida.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu, DPP REI menyampaikan berbagai persoalan di lapangan tentang pengadaan rumah. Misalnya, masalah perijinan, perbankan, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi pembeli rumah.

"Selama ini, persyaratan perbankan mengharuskan batas sepertiga dari gaji pokok untuk mendapatkan kredit rumah. Kalau hitunganny dari gaji pokok, maka banyak ASN, TNI dan Polri yang tidak lolos," kata Soelaeman kepada Wapres.

Menurutnya, seharusnya patokannya bukan gaji pokok. Tetapi take home pay atau pendapatan keseluruhan yang bisa dibawa ke rumah. Jadi, gaji pokok plus berbagai tunjangan dan lain-lain.

"Pengalaman kami di daerah dan di lapangan, masalah perbankan ini selalu menjadi hambatan bagi ASN, TNI dan Polri saat mengajukan pengadaan rumah untuk mereka," tambah pengembang yang baru saja sukses menggelar Fiabci Global Business Summit di Bali ini.

Selain soal perbankan, ia juga mengusulkan perlunya peraturan tentang rumah kosong. Menurutnya, banyak ASN, TNI dan Polri yang rumahnya kosong setelah dibeli karena pindah tugas. Bukan berarti mereka punya rumah banyak. Peraturan tentang ini perlu diperlonggar.

Hal lain, lanjut Soelaeman, soal perpajakan. Ia mengusulkan kepada Wapres agar ada kebijakan baru soal pajak untuk PPN rumah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. DPP REI ingin agar PPN hany dikenakan untuk kelebihan dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui, selama ini, harga rumah MBR ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Namun, bagi mereka yang mampu membeli rumah di atas harga yang telah ditetapkan, dikenakan PPN yang dihitung dari total harga penjualan. 

Terhadap berbagai masukan DPP REI tersebut, Wapres mengatakan bahwa sejumlah persoalan itu sudah dibicarakan antar departemen. Ia mengakui bahwa multiplier effect dari pembangunan perumahan sangat besar. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar dalam hal ini. 

Selain Soelaeman dan Totok Lucida, ikut mendampingi menghadap Wapres sejumlah Wakil Ketum DPP REI. Mereka adalah Ignesz Kemalawarta, M Turino Junaidi, dan Ikang Fauzi. (rif)