Temui Pimpinan DPRD Jatim, Kapolda Baru Bahas Penanganan Covid-19
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi M. Fadil Imran, berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan silaturahmi di awal kepemimpinannya.
Kedatangannya disambut lengkap pimpinan dewan mulai dari Ketua DPRD Kusnadi dan para wakil ketua yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad, Achmad Iskandar dan Sahat Tua Simanjuntak. Pertemuan berlangsung tak begitu lama di Ruang VIP DPRD Jatim, Surabaya, Selasa 12 Mei 2020.
Dalam pertemuan itu, mantan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kapolri itu memperkenalkan dirinya. Sekaligus, membahas permasalahan penanganan covid-19 yang ada di Jatim.
Menurutnya, angka penyebaran corona bisa ditekan apabila semua pihak bekerja sama dan mau menjalankan aturan serta protokol kesehatan.
"Kuncinya disiplin. Kita tidak melarang kalau kerja. Kita juga tidak melarang ibu-ibu pergi ke pasar. Asalkan tetap mengikuti anjuran pemerintah yaitu cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker," kata Fadil.
Pernyataan Fadil, disambut baik oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Kusnadi menyatakan ada energi baru untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat Jatim.
“Tadi kita sampaikan umum saja bagaimana kondisi Jawa Timur dan yang sedang kita hadapi dan posisi Jatim saat ini. Harapan kita, dengan kehadiran beliau merupakan satu energi baru bagi Jatim. Kemarin Pak Luki (Luki Hermawan) sudah baik, kita juga bisa kerja sama dengan baik. Semoga hadirnya Pak Fadil bisa kerja sama lebih baik, sehingga tujuan kita tercapai dan corona bisa cepat diselesaikan,” ujar Kusnadi.
Dalam pertemuan itu, Kusnadi juga mendapat komitmen dari Fadil akan terus bekerja sama dengan seluruh elemen di Jatim.
Senada Kusnadi, Sahat Tua Simanjuntak menyambut baik kehadiran kapolda baru. Ia juga menyampaikan peran penting kepolisian sangat dibutuhkan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, ia mendukung penuh upaya kepolisian.
“Kita mengapresiasi kehadiran Bapak Kapolda ke DPRD Jatim. Pertama, hal sangat penting yakni penanganan covid yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka memutus mata rantai levelnya untuk menyelamatkan keselamatan jiwa masyarakat. Kalau polisi melakukan tindakan secara administratif atau tindakan tegas menyuruh pulang dan maksa pake masker, maka, itu harus jadi motivasi untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat,” kata Sahat.
Politisi Partai Golongan Karya itu menambahkan, DPRD Jatim merupakan teman diskusi untuk mendukung dalam memecahkan masalah sosial.
"Hal-hal yang mungkin butuh tambahan informasi, kami siap. Kami juga tentu mensuport Bapak Kapolda. Dalam situasi Covid-19 ini kami konsisten memutus rantai penyebaran," katanya.