Target 20 Juta Wisatawan 2019, Menpar Tetap Optimis Full
Target wisatawan mancanegara 2019 di angka 20 juta bukan perkara ringan bagi Kemenpar. Apalagi, pintu utama wisman, Bali, masih dalam status on off karena erupsi Gunung Agung. Sementara 40 persen wisman masuk melalui destinasi Bali. Namun, Menpar Arief Yahya tetap strong dan optimis full
“Kami terus berhitung, terus mencari solusi terbaik. Sampai September 2017, sebelum terdampak erupsi, pertumbuhan masih 25 persen, kita masuk dalam jajaran top 20 the fastest growing in the world,” ungkap Menpar Arief Yahya.
Kata Menpar, faktor alam, seperti aktivitas Gunung Agung memang tidak mudah penanganan. Di satu sisi, tidak etis jika mempromosikan destinasi yang sedang menghadapi cobaan alam. Di sisi lain, tidak ada yang bisa memastikan kapan erupsi itu berakhir. Maka menggunakan standar UNWTO adalah cara yang pas menghadapi krisis.
“Intinya, kita harus jujur dengan situasi yang ada, tetapi tidak boleh menakut-nakuti. Situasi di destinasi wisata Bali dan Lombok sendiri, saat ini normal, seperti yang banyak diposting melalui media sosial. Tetapi sebelum ada kepastian dari lembaga resmi yang menangani bencana gunung api itu, kita harus menghentikan promosi atau mengundang travellers ke Bali,” katanya.
Selain itu, puluhan negara dari pasar utama sudah mengeluarkan travel warning. Itu juga menjadi tekanan buat pariwisata Indonesia di ujung tahun, yang seharusnya peak season. “Ketika industri pariwisata sedang menyongsong liburan akhir tahun, eh ada erupsi?”
Dua kali sehari Menpar memantau langsung perkembangan Bali dan Lombok. Dia mengaktifkan Bali Tourism Hospitality (BRH) —sebagai penggantinistilah Crisis Center Kemenpar. Terutama di 3 A, atraksi, akses dan amenitas.
Ada tiga concern Menpar di saat force majeur itu. Fase pertama adalah tanggap darurat. Kedua, proses recovery. Ketiga dampak ekonominya terhadap Bali dan Indonesia. “Saat ini masih tahap tanggap darurat, dan antisipasi selama masa erupsi,” ungkapnya.
Lalu bagaimana taktik agar industri di Bali tetap bisa bertahan? Promosi yang paling soft, yang dipilih, yakni dengan media sosial. “Sampaikan kepada netizen dan dunia, bahwa suasana di Bali masih normal. Dari Kuta, Seminyak, Tanah Lot, Sanur, Ubud, Nusa Dua dan lainnya. Erupsi juga menjadi viral, sebagai destinasi instagramable,” kata Arief.
Rabu kemarin, 6 Desember 2017, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga dan Gubernur seluruh Provinsi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 di Istana Kepresidenan, Bogor.
DIPA adalah dokumen akhir untuk proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. APBN 2018 sendiri bertema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan" dengan nilai total APBN sebesar Rp 2.220 Triliun.
Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah langsung menggunakan anggarannya pada hari pertama tahun 2018.
“Kalau APBN sudah (diberikan), artinya APBD juga sudah diketahui, 1 Januari 2018 mulailah mengeluarkan dana-dana tersebut," ujar Jokowi setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Istana Kepresidenan Bogor.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan lebih awal atau sebelum tahun berjalan.
"Dengan kita melakukan (penyerahan DIPA) pada Desember 2017, kita harapkan kementerian dan lembaga bisa langsung membelanjakannya mulai tanggal 1 Januari, walaupun 1 Januari itu libur," ujar Sri.
Terkait dengan sektor Pariwisata, DIPA yang diterima akan difokuskan untuk meraih bukit kemenangan berupa target sektor Pariwisata pada tahun 2018. Diantaranya: Kontribusi pada Produk Domestik Bruto 5,25 persen.
Lalu Kontribusi Devisa nasional sebesar Rp. 223 Triliun. Penyerapan Tenaga Kerja 12,6 juta orang. Jumlah Kunjungan Wisman 17 Juta Kunjungan. Dan, jumlah perjalanan wisnus, 270 juta perjalanan.
Untuk mencapai target tersebut Pagu Anggaran APBN yang dialokasikan untuk Kemenpar sebesar Rp 3,733,408,080. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018.
Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2018.(*)