Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Terima Dana Insentif Fiskal Rp5,6 Miliar
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima dana insentif fiskal senilai Rp5,6 miliar atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Insentif ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024.
"Alhamdulillah, Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Jateng termasuk salah satu dari sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif fiskal terkait penurunan kemiskinan ekstrem," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, di sela-sela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu, 18 September 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di provinsi ini per Maret 2024 tercatat sebanyak 3,70 juta orang, mengalami penurunan sebesar 87,17 ribu orang (0,30%) dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang. Adapun angka kemiskinan ekstrem di Jateng turun signifikan dari 1,97% pada 2022 menjadi 1,11% pada 2023.
Meskipun ada penurunan, Sumarno menyebutkan bahwa masih ada tantangan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. "Ini adalah PR kita bersama, mari kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencapai target tersebut," tambahnya.
Selain Pemprov Jateng, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, termasuk Kota Salatiga, Kabupaten Pati, dan Wonosobo. Namun, Sumarno mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar karena sistem pengukuran kemiskinan ekstrem akan berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga, yang kemungkinan akan memengaruhi peningkatan angka kemiskinan ekstrem.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia dapat tercapai. "Kami yakin target ini bisa dicapai, melihat tingkat kemiskinan ekstrem yang turun dari 1,12 persen pada Maret tahun lalu menjadi 0,83 persen pada Maret tahun ini," ungkap Wapres.