Tanggapi Komentar Anies Soal IKN, Bahlil: Jadi Gubernur Saja 

Ketua Dewan Pembina Relawan Pilar 08, Bahlil Lahadalia, menyindir calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan. Ia disebut lebih cocok maju sebagai calon gubernur daripada maju di Pilpres 2024. 

Bahlil mengatakan, komentar Anies Baswedan yang menyebut proyek strategis nasional dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak memberikan keadilan adalah kesalahan besar. 

Menurut Bahlil, pembangunan IKN ini adalah proyek dalam pemerataan ekonomi. Letak IKN di Kalimantan dianggap mampu mendongkrak ekonomi lebih maju di wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, NTT, Papua, Bali, termasuk Jawa.

"Ada capres-cawapres tidak setuju maka tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, Indonesia Timur maju. Ini pikiran menyesatkan," tegas Bahlil saat menghadiri deklarasi relawan Pilar 08 di DBL Arena, Surabaya, Minggu 3 Desember 2023. 

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI itu menyebut, komentar tersebut aneh. Sebab, PKB sebagai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Dengan adanya UU tersebut, lanjut Bahlil, siapapun pemimpin ke depan harus menjalankan amanat dalam UU tersebut. Apalagi, saat ini progres pembangunan sudah berjalan dan sudah banyak investasi yang masuk untuk membangun IKN. 

"Yang saya sayangkan adanya ketidakikhlasan salah satu capres-cawapres ketika IKN dipindah ke Kalimantan. Apakah mereka tidak menganggap Kalimantan sebagai bagian dari NKRI. Kalau memang tidak ingin biarkan rakyat menilai," ujarnya. 

Pemikiran tersebut, bagi politisi Partai Golkar itu mencerminkan Anies Baswedan tidak bisa berpikir luas tentang pembangunan Indonesia ke depan.

"Bicara negara ini dari Aceh sampai Papua. Bicara Indonesia tidak hanya Jakarta, jangan hanya kita karena pengalaman di Jakarta, terus Jakarta saja terus," ujar Bahlil.

"Ini artinya hanya cocok bermimpi untuk memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, bukan untuk menjadi presiden dan wapres," pungkasnya. 

Sebelumnya, Anies Baswedan dalam Uji Publik PP Muhammadiyah mendapat pertanyaan tentang kebijakan IKN oleh panelis. Saat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab bahwa pembangunan IKN tidak menghasilkan pemerataan. 

Ia menyebut, pemerataan tidak bisa hanya dilakukan dengan membangun satu ibu kota saja. "Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," jelas Anies Baswedan.