Tangani Covid-19, Pakar Sebut Harus Gunakan Cara Persuasif

Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo menyebut, hingga saat ini komunikasi publik yang dipertontonkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 perlu diperbaiki.

Pasalnya, komunikasi seperti saat ini membuat masyarakat yang berani melawan aturan meski terjadi lonjakan kasus.

Menurutnya, perubahan istilah dari Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 3-4 tidaklah menjadi masalah. Justru, penanganan yang dilakukan itu menjadi poin utama.

"Yang jadi soal bagaimana pelaksanaan level 4 ini? Dalam dua hari ini saya lihat tampak ada kelonggaran masyarakat karena ada izin buka. Yang jadi soal kalau gak terkontrol akan berbahaya, kalau kontrol gak bagus jadi bumerang karena yang dijaga mobilitas," ujar Suko, Selasa 27 Juli 2021.

Karena itu, menurutnya, perlu ada perubahan pendekatan pelaksanaan PPKM tidak pembatasan tapi misal menggunakan istilah Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Sehingga, mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan mau berpartisipasi ikut menangani Covid-19.

"Kalau masyarakat diajak maka jangan diawasi berlebih seperti dengan denda dan sebagainya. Jadi pendekatan harus persuasif. Jangan mengajak orang tetapi mengawasi, harusnya mengedukasi. Jangan ditakut-takuti atau mengancam. Cara itu mungkin bisa jadi jawaban. Negara manapun di dunia ini mengalami situasi yang sulit, Australia, Singapura, Inggris, mereka juga soal meng-lockdown atau semacamnya terus. Mereka pun ga tau sampai kapan. Ini yang harus dijelaskan ke masyarakat karena menurut saya belum cukup. Kalau sadar masyarakat akan secara otomatis mengambil partisipasi," jelas dosen komunikasi Unair itu.

Tinggal nanti tugas pemerintah bagaimana mencukupi infrastrukturnya. Seperti bantuan harus jelas dan cepat sampai di masyarakat, kemudian fasilitas kesehatan (testing, tracking, treatment) diperkuat, dan terakhir komunikasi.

Suko menilai selama ini pemerintah hanya mengeluarkan instruksi sosialisasi, bukan komunikasi.

"Komunikasi juga perlu dengan mendengar keluhan masyarakat. Kemudian, yang juga harus diperhatikan adalah menjaga perasaan warga. Kalau bisa di kecamatan ada kontak 24 jam yang simpel-simpel agar masyarakat dapat menerima keadaan," pungkasnya.