Hari Terakhir Setor LHKPN, Tak Sampai 50 Persen Anggota DPR Lapor

Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) akan ditutup hari ini, pada pukul 23.59 WIB. Menurut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Isnaini, dari sekitar 300-an ribu Wajib Lapor LHKPN baru sekitar 69,36 persen yang melapor.

"Khusus anggota DPR kepatuhannya baru mencapai 49,1 persen. Para penyelenggara negara yang belum melapor, tidak hanya dari DPR, bisa melaporkan harta kekayaannya via aplikasi e-lhkpn.kpk.go.id." kata Isnaini, di Gedung Merah Puti KPK, Jalan Kuningan Persada Kuningan, Senin 1 April 2019.

Jika LHKPN melebihi dari jamnya, kata Isnaini, tetap akan tercatat lapor tapi terlambat. Ada sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi instansi maupun pejabat di lingkungan masing-masing.

Berikut data yang disampaikan Isnaini, terhitung per pagi hari, Senin 1 April 2019:

1. Eksekutif

Wajib lapor: 269.225 orang
Sudah lapor: 188.455 orang
Persentase: 70 persen

2. Yudikatif

Wajib lapor: 23.877 orang
Sudah lapor: 14.089 orang
Persentase: 57,01 persen

3. MPR

Wajib lapor: 8 orang
Sudah lapor: 6 orang
Persentase: 75 persen

4. DPR

Wajib lapor: 556 orang
Sudah lapor: 273 orang
Persentase: 49,1 persen

5. DPD

Wajib lapor: 133 orang
Sudah lapor: 97 orang
Persentase: 72,93 persen

6. DPRD

Wajib lapor: 17.526 orang
Sudah lapor: 8.747 orang
Persentase: 49,91 persen

7. BUMN/BUMD

Wajib lapor: 28.382 orang
Sudah lapor: 23.944 orang
Persentase: 69,36 persen

Diduga takut ketahuan asal usul harta

Menyikapi rendahnya kepatuhan anggota DPR terhadap LHKPN, Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota dewan ketakutan dan panik untuk setor LHKPN. "Mereka merasa menjadi anggota dewan terhormat, jadi menganggap tak pantas, siapapun untuk mengetahui kekayaan anggota dewan," ujar Ucok.

Para anggota dewan, lanjut Ucok, takut ketahuan asal usul harta kekayaannya. "Takut asal muasal kekayaannya akan ditelusuri. Jadi dari pada ditanya asal usul kekayaan mereka, akan lebih baik tak usah setor LHKPN," duga Ucok.

Beberapa anggota DPR yang dikonfirmasi soal keterlambatan setor LHKPN, beralasan sibuk kampanye. (asm)