Tak Hanya Rudiantara, Susi Pudjiastuti dan Jonan Masuk BUMN?

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), setelah memperoleh surat keputusan (SK) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, Ahok sempat mendapat penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Selain Ahok, BUMN masih punya kejutan yakni masuknya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Menurut bocoran dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Rudiantara ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pramono Anung menambahkan, sidang tim penilai akhir (TPA) yang salah satunya menentukan pos baru Rudiantara sudah selesai digelar.

Dikutip dari Antaranews, sidang TPA dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ketua, Pramono Anung selaku sekretaris, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan sejumlah menteri terkait lainnya. Kini, Rudiantara tinggal menunggu dilantik oleh Erick Thohir.

Setelahnya, berembus kabar bahwa tokoh lain seperti mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti juga akan ikut jadi petinggi BUMN.

"Kita lihat saja nanti," demikian komentar yang disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

Kabarnya, Ignasius Jonan akan jadi Komisaris Garuda Indonesia. Sedangkan Susi Pudjiastuti digadang akan menjadi Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Bongkar Pasang Bos di BUMN

Pejabat BUMN dirombak habis oleh Erick Thohir. Jumlah deputi kementerian menjadi 3 posisi jabatan. Saat ini, Kementerian BUMN memiliki 7 jabatan kedeputian.
Erick Thohir mengatakan 3 deputi tersebut akan bertugas sebagai pejabat fungsional yang tak berdasarkan industri seperti sebelumnya.

Selain itu, dengan pemangkasan tersebut Erick Thohir berharap bahwa birokrasi dalam kementeriannya pun bisa dipermudah.

"Tujuan restrukturisasi ini, agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented.

Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi, justru untuk membantu agar korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat," kata Erick Thohir dalam keterangan resminya.

Selain itu, dalam kegiatan 'bongkar-pasang' direksi BUMN yang tengah dilakukannya, Erick Thohir berharap bahwa para direksi dan komisaris tak membuat gurita bisnis yang bisa merusak BUMN.