Tahapan Pemilukada tetap Jalan, Golkar Surabaya Minta Reksos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah memastikan jika tahapan Pemilukada akan tetap dijalankan meski di tengah suasana Pandemi Covid-19. Melihat hal itu, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada setiap daerah untuk menerapkan pola rekayasa sosial jika tahapan tersebut tetap berjalan.

"Jika itu sudah menjadi keputusan, dan tidak ada perubahan lagi, maka pemerintah daerah (Pemda) yang akan menyelenggaran pemilukada harus siap, yang tentunya harus diimbangi dengan penguatan interaksi sosial yang berbasis protokol kesehatan yang ketat," ucap Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni di Gedung DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso, Rabu 3 Juni 2020.

Jika hal itu tetap berlanjut, anggota Komisi A itu meminta kepada panitia penyelenggara dan pemerintah daerah untuk giat menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Seperti halnya proses verifikasi yang biasanya dilakukan secara bergerombol disiasati dengan cara parsial

"kontak-kontak langsung yang berhadapan dengan masyarakat itu memang harus memegang prinsip protokol kesehatan," lanjutnya.

Menurut Tony keputusan pemerintah pusat dan KPU pusat yang tetap menjalankan tahapan Pemilukada ini harus tetap dihormati. Karena menurutnya proses kajian akademis dan beberapa pertimbangan yang antara eksekutif, legislatif bersama KPU telah dilakukan secara matang.

"Jadi mungkin kebijakan pemerintah pusat itu sudah dipikirkan terhadap dampak-dampaknya, dan tentu aspek kesehatan sudah menjadi bahan yang diperbincangkan di teman-teman KPU dan DPR pusat," jelasnya.

Seperti kita ketahui, dalam draft tertulis pada Peraturan KPU (PKPU) perubahan atas PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Pada 15 Juni 2020 KPU akan kembali menjalankan badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk kembali menjalankan tugasnya.