Survei KPAI: Setuju Buka Sekolah Tatap Muka Januari 2021

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesa (KPAI), Retno Listyarti berinisiasi melakukan survei singkat Persepsi Peserta Didik tentang rencana pemerintah membuka pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021.

Survei singkat ini dibuat untuk mendengarkan suara anak-anak Indonesia. Adapun aplikasi yang digunakan adalah google form. Penyebaran kuisioner survei dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Facecook (FB) dengan dibantu oleh penggiat pendidikan dan para guru dalam jaringan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Dari 62.448 responden mayoritas setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021, yaitu sebanyak 48.817 siswa atau 78.17% dari total responden. Sedangkan yang tidak setuju hanya 6.241 siswa atau sekitar 10% dari total responden. Sedangkan yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 16,13% dari total responden.

Para responden yang setuju pembelajaran tatap muka dibuka pada Januari 2021, umumnya memberikan alasan sudah jenuh PJJ dan butuh variasi dengan pembelajaran tatap muka (PTM), terutama untuk praktikum dan membahas materi-materi yang sangat sulit yang tidak bisa diberikan melalui PJJ, hampir 56% responden yang setuju PTM menyatakan alasan ini, terutama siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 9 SMP dan siswa kelas 12 SMA/SMK.

Para responden yang tidak setuju PTM dibuka pada Januari 2021, umumnya khawatir tertular Covid-19 karena kasusnya masih tinggi di daerahnya, yang menyatakan alasan ini mencapai 45% responden yang menolak sekolah dibuka. Ada juga yang menyatakan meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adapatasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah atau di satuan pendidikan. Yang menyatakan alasan ini mencapai 40% responden.

Survei dilaksanakan selama satu minggu, yaitu pada 11-18 Desember 2020 dengan jumlah reponden atau partisipan peserta didik mencapai 62.448 siswa. Responden anak laki-laki mencapai 55% dan responden anak perempuan hanya 45%. Adapun jenjang pendidikan yang berpartisipasi, yang terbesar adalah pendidikan dasar, yaitu siswa SD mencapai 28.164 anak (45%) dan siswa SMP sejumlah 28.132 anak (46%). Siswa SMA yang berpartisipasi hanya 3.707 orang (5,6%), siswa SMK lebih banyak, yaitu 4.184 orang (6,7%), Sedangkan siswa SLB yang mengikuti survei sebanyak 49 anak (0,08%). Sisanya 900 anak berasal dari Madrasah (1,44%).

Responden berasal dari 34 propvinsi, dengan mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa. Adapun provinsi dengan peserta tertinggi, yaitu DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa (44,86%); Jawa Tengah sebanyak 11.557 siswa (18,5%); Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa (17,75%); Bali sebanyak 8.191 siswa (13,11%), Jawa Timur sebanyak 1887 siswa (2,5%); dan D.I Yogjakarta sebanyak 1278 siswa (2,04%).

Sedangkan Kalimatan Tengah juga cukup tinggi dengan jumlah responden mencapai 568 siswa; Sumatera Barat mencapai 480 siswa, Jambi sebanyak 409 siswa, NTB mencapai 249 siswa, Banten mencapai 234 siswa, Bengkulu mencapai 229 siswa. Selebihnya berasal dari provinsi lainnya.

Saat survei dilakukan, 94,75% sekolah responden belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, hanya sekitar 5,25% saja yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka dengan sistem campuran antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Sosialisasi Protokol

Dari sekolah responden yang menggelar tatap muka, ditanyakan beberapa hal terkait kesiapaan yang dilakukan sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka. Berkaitan dengan sarana mencuci tangan, 91,96% responden yang menyaksikan ada wastafel atau tempat cuci tangan di sekolahnya dengan bentuk beragam, dan hanya 8,04% yang menyatakan tidak adal wastafel atau tempat cuci tangan dalam bentuk apa pun di sekolahnya.

Sedangkan sosialisasi lisan dari pihak sekolah kepada para siswanya sebelum membuka sekolah tatap muka, ternyata 77,36% responden menyatakan tidak pernah memperoleh sosialisasi terkait protokol kesehatan/SOP AKB di sekolah. Mereka langsung masuk sekolah saja dengan ketentuan wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Sedangkan 22,64% responden menyatakan pernah atau telah menerima sosialisasi protokol/SOP AKB dari pihak sekolah sebelum pembelajaran tatap muka, rata-rata hanya satu kali saja menerima sosialisasi lisan terkait protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.

"KPAI mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana dan massif ketika akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi klaster baru," kata Retno, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ngopibareng.id, Senin 28 Desember 2020.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kata Retno perlu melakukan :

1. Pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif gugus tugas Covid daerah.

2. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum, Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ (Pembelajaran Jarak jauh);

3. Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran. 

4. Sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Kalau belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021.