Surabaya Zona Merah, Armuji Tekan Kemenkes Percepat Tambah Nakes

Reportase Rabu, 21 Juli 2021 23:00 WIB

Wawali Armuji ketika memimpin rapat percepatan tenaga kesehatan untuk Kota Surabaya. (Foto: Wawali untuk Ngopibareng.id)

Pemerintah kota Surabaya mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama Pusat Perencanaan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur yang menyampaikan 33 dari 38 kabupaten/kota di Jatim saat ini berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19, termasuk Kota Surabaya.

Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Surabaya Armuji, Rabu 21 Juli 2021 secara daring. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Komisi D DPRD kota Surabaya , IDI Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Jawa Timur dan Dekan Fakultas Kedokteran se-Kota Surabaya membahas percepatan usulan penetapan Kota Surabaya sebagai Wahana Internship.

Dalam rapat itu, Armuji mengaku bahwa Pemkot mengusulkan agar ada percepatan penetapan dari Kemenkes untuk perempuan tenaga kesehatan.

"Kami berharap segera ada percepatan, sehingga dapat menutupi kekurangan Tenaga Kesehatan," kata Armuji.

Ia mengatakan, optimalisasi penanganan Covid-19 di Kota Surabaya diharapkan dapat berkolaborasi dengan Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) Tahun 2021 sesuai dengan Surat Kepala PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Saat ini puskesmas beroperasi 24 jam melayani warga yang terinfeksi Covid per 20 Juli 2021. Level risiko sudah menjadi zona merah. Jadi kita butuh langkah cepat," imbuhnya.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan usulan Kota Surabaya melalui Program Internship Dokter Indonesia periode Agustus 2021 sebanyak 60 orang di antaranya untuk nakes di RSUD Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada , RSAL Dr. Ramelan, RS Marinir Ewa Pangalila dan RS Bhayangkara.

"Kita juga telah menyiapkan hak-hak dokter yang internship. Kalau Insentif disiapkan Kemenkes. Kita akan siapkan kebutuhan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota," katanya.

Untuk informasi, per 20 Juli 2021 kasus konfirmasi sebanyak 1.311 orang sehingga kasus aktif sebanyak 10.472 orang yang perlu dilakukan perawatan dan pemantauan bagi yang isoman.