Sultan Ingin Lockdown, Pakar Desak Karantina Jawa-Bali-Madura

Desakan lockdown atau pembatasan yang lebih ketat banyak disuarakan sejumlah pakar, untuk membendung penyebaran Covid-19. Usulan lockdown, karantina wilayah, atau pembatasan yang lebih ketat banyak dikemukakan untuk membendung penyebaran Covid-19 terutama di Jawa, Bali, dan Madura.

Pakar Unair Usul PSBB Wilayah

Pakar Epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dokter Windhu Purnomo menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tak efektif untuk membendung penyebaran Covid-19 terutama di Madura dan Jawa Timur.

Sebab, ditemukannya empat varian virus baru, berpotensi membuat peyebaran Covid-19 jauh lebih cepat. “Sejak awal kasus melonjak di Bangkalan dengan kematian yang cukup tinggi, saya sudah menyarankan dilakukan PSBB ketat di Bangkalan, tidak boleh ada perjalanan keluar masuk Bangkalan,” ujar Windhu, kepada Ngopibareng.id, Minggu 20 Juni 2021.

Sebab ia menilai, PPKM Mikro yang berjalan, tak efektif menekan penyebaran Covid-19. “Tidak ada gunanya PPKM Mikro yg sudah jelas tidak efektif. Kalau mau dilihat, banyak orang sekarang abai protokol kesehatan. Kalau kayak gini ya situasi ini gak akan pernah selesai,” kata Windhu.

Seruan Lockdown dari Sultan

Seruan lockdown sebelumnya juga disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia menyerukan lockdown menyusul lonjakan kasus Covid-19 dan menyebut jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tak efektif.

PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," ujarnya di kantor Gubernur DIY, Komplek Kepatihan, dikutip dari cnnindonesia, pada Senin 21 Juni 2021.

Pakar dari Luar Negeri Serukan Lockdown

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman memberikan dua catatan soal lockdown ini. Pertama, pemerintah diminta untuk mulai mengkaji opsi karantina wilayah atau kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di area tertentu.

Ia menyerukan pulau Jawa harus disiapkan untuk menjalani PSBB atau karantina wilayah. Sehingga pemerintah pusat diminta untuk menyiapkan skenario dari PSBB tersebut.

Ia memprediksi penyebaran Covid-19 akan kian pesat hingga empat minggu ke depan. Selain itu, opsi ini juga untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan.

Sehingga dorongan untuk lockdown semakin penting untuk segera dilakukan. "Kalau yang bermasalah se-Jawa, harus se-Jawa, atau setidaknya mayoritas daerah di Jawa, plus Bali dan Madura," katanya.

Lantas berapa lama lockdown berlangsung? Dicky menyebut setidaknya karantina berlangsung selama satu kali masa inkubasi virus atau sekitar satu bulan."Minimal itu satu kali masa inkubasi. Yang ideal secara umum, efektif untuk negara berkembang itu (sekitar) satu bulan untuk satu kali masa inkubasi," imbuhnya.

Kasus Melonjak dan BOR yang Kritis

Sementara kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.989.909 per Minggu, 20 Juni 2021.

Di sisi lain, kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mulai kewalahan menangani para pasien. Berdasarkan data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) tingkat keterisian rumah sakit di Pulau Jawa berada di atas ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebesar 60 persen.

BOR di Jakarta telah mencapai 84 persen, Jawa Barat 81 persen, Banten 79 persen, Jawa Tengah 79 persen, dan Yogyakarta sebesar 74 persen. (Cni/Ngo)