Program Makan Gratis, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Libatkan UMKM

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, peran dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program nasional (Pronas) pemberian makan bergizi gratis (MBG) kepada 369.891 ribu siswa-siswi tingkat SD dan SMP se-Kota Surabaya.

Yona menjelaskan, keterlibatan UMKM di bidang makanan dan minuman (mamin) dalam pemberian MBG tersebut dikatakan akan lebih memudahkan pengawasan terhadap segi kualitas dan distribusi daripada melalui skema dapur induk.

"Bisa dibayangkan, kalau melalui skema dapur induk harus menangani jumlah besar dan distribusinya akan sulit. Terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil. Justru kalau UMKM dilibatkan, misalnya satu UMKM menangani satu atau dua sekolah, kualitas dan distribusi makanan akan lebih maksimal," ucapnya, Jumat 22 November 2024.

Yona menyebutkan, skema pemberian MBG melalui sistem dapur induk lebih condong untuk pemberian makanan dalam skala besar pada situasi darurat bencana. Kualitas dan distribusi makanan harus diperhatikan dengan cermat karena program itu memiliki visi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi dari siswa-siswi.

"Program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah. Jadi, pola distribusi dan kualitas dari makanan harus benar-benar diperhatikan," tegasnya.

Supaya UMKM benar-benar optimal dalam mensukseskan pronas tersebut, Yona memberi usul agar pemerintah kota memberikan persyaratan tertentu. Seperti dengan memastikan UMKM yang terjun terlibat untuk memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai jaminan kualitas dan legalitas dari produk yang didistribusikan.

"Bila nanti dilibatkan, mami mendorong agar para pelaku UMKM harus mengantongi sertifikasi halal. Jangan sampai ada UMKM rumahan yang belum memenuhi standar dan malah menghambat suksesnya program ini,” ucapnya.

Persyaratan lainnya, lanjut Yona, pemerintah kota dapat membatasi kuota kepada setiap UMKM. Ini diperlukan supaya supervisi terhadap kualitas makanan dapat mudah dilakukan oleh pemerintah kota dan legislator.

“Dengan adanya pembatasan kuota, pengawasan terhadap kualitas produk dan distribusi makanan akan lebih mudah dilakukan oleh eksekutif dan legislatif,” katanya.

Dengan keterlibatan UMKM, dirinya juga menyebut program dapat dijadikan sebagai stimulus untuk membangkitkan UMKM yang saat ini banyak menghadapi kesulitan. Dirinya berharap pemerintah kota dapat menjadikan program MGB sebagai langkah strategis untuk membantu para pelaku ekonomi mikro dan menengah.

“Banyak teman-teman UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, yang sulit bertahan di platform digital. Dengan program ini, pemerintah bisa hadir membantu mereka agar mereka bisa bertahan,” jelasnya.

Melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif, Yona berharap program pemberian MBG di Kota Pahlawan bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi para siswa siswi sekolah maupun para pelaku UMKM di metropolis.

“Libatkan UMKM, berikan pembatasan yang jelas, dan pastikan program ini berjalan tepat sasaran. Itu yang harus kita dorong,” pungkasnya.