Sukanegara Atau Singapura?
“Jadi, buat kami Sukanegara lebih penting daripada ekspansi ke Singapura,” tegas William Tanuwijaya, CEO dan Founder Tokopedia kepada media. Hari itu, dia menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Ridwan Kamil. Di Gedung Pakuan, Bandung pada Selasa, 20 Agustus lalu.
Pernyataan William ini menarik sekali. Menurutnya, potensi desa itu luar biasa. Karena mimpinya membuat pengusaha desa naik kelas jadi pengusaha nasional.
Dengan penguatan kapasitas digital desa, para pengusaha UMKM itu bisa berkembang. Itu bisa dilakukan tanpa harus pindah ke kota. “Karena setiap desa itu memiliki produk unggulan," ungkap William.
Sekarang ini, Tokopedia gencar membangun pusat ekonomi digital di penjuru Indonesia. Di Jawa Barat saja, sudah ada delapan Tokopedia Center. Akan tambah delapan lagi. Di daerah lain, juga sudah dibangun.
Sebetulnya, perkenalan saya dengan Tokopedia karena hal sederhana. Banyak kebutuhan yang saya beli melalui marketplace lokal ini. Dari kebutuhan sehari-hari atau hobi.
Misalnya pulsa listrik, alat pancing, tiket kereta api, tiket pesawat, hingga minyak kesehatan. Pembayaran juga pakai dompet elektronik. Namun, jujur saja, saat mengunduh aplikasi itu, saya tak mencari siapa pemiliknya atau CEO nya.
Lebih karena urusan jual belinya simple. Cepat dikirim dan selama ini tak ada komplain. Bila transaksi batal, uang kembali ke saldo kita. Sesekali, barang tak sesuai harapan, tapi tak apa.
Namun, saat membaca berita ekspansi ke desa itu, saya jadi lebih tertarik mencari tahu, siapa William Tanuwijaya. Saya pun mulai menjelajah di internet. Ingin tahu siapa dia. Apa yang ada di kepalanya.
Beberapa video presentasinya, saya cermati perlahan. Memang menarik diikuti. Runut paparannya. Jelas visi misinya. Bulat targetnya.
Ternyata, karena dia dari keluarga miskin dan dari desa, membuat keberpihakan William jelas. Dia punya mimpi membangun ekosistem ekonomi digital bagi semua orang. Salah satunya memangkas arus urbanisasi.
Setidaknya, saya sepakat dengan William. Urbanisasi memang isu laten negeri ini. Itulah momok ketimpangan ekonomi. Di beberapa artikelnya, dia membayangkan anak-anak muda terpelajar masih bangga meneruskan profesi keluarganya.
Menjadi petani, nelayan, pedagang kelontong, dan berusaha di desa. Dengan sentuhan teknologi informasi, digitalisasi, profesi-profesi itu akan memberikan kemudahan atau nilai tambah. Enaknya, semuanya masih bisa dikerjakan di kampung tercinta.
Mungkin, karena William ini anak kampung dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, pengalaman hidupnya menuntunnya pada keberpihakan ini. Walaupun sekolahnya biasa, ditambah dari keluarga miskin, tapi dia bisa berkarya. Pasti orang yang istimewa.
Memang, bila desa bisa dimaksimalkan potensinnya, tentu banyak harapan baru. Menebarkan keberanian wirausaha dan kemandirian. Hasilnya, bisa meminimalisir konflik sosial karena ketimpangan ekonomi.
Itu mengapa, pembentukan desa digital jadi target utama William dan Tokopedia. Setidaknya, dia meyakini, penguatan desa itu jadi modal baru. Sehingga Indonesia masih ada harapan, dalam bersaing dengan negara lain.
17 Agustus lalu, tak cuma Republik Indonesia yang berulang tahun. Yang tak kalah heboh, marketplace anak negeri ini, juga berulang tahun ke-10. Memblok jam penayangan satu jam di 12 televisi, untuk menebar semangat.
Antusiasme ulang tahun yang disemai kuat. Ada pesan Presiden Joko Widodo juga di sana. Tentang semangat wirausaha, peluang di ekonomi digital, juga keberanian untuk memulai usaha.
Tak lagi jualan hura-hura, atau sekadar konser musik semata. Memang kalau mau jujur, seharusnya tak ada lagi pesta. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia agak berat.
FDI (Foreign Direct Investment), atau investasi luar negeri yang masuk kebanyakan hanya memburu interst (bunga). Artinya, itu hanya uang hutang saja. Bukan investasi langsung yang mengerakan usaha.
Jadi, saat kondisi nilai tukar Rupiah atas Dollar stabil, ya berarti uang hutangan banyak masuk. Baik swasta, BUMN, atau pemerintah. Tahun-tahun lalu, jumlah pengembalian interest ke luar negeri, nilainya lebih sedikit.
Tapi, tahun ini kondisinya berbeda. Jumlah pengembalian bunga lebih tinggi dari pinjaman. Bisa dikatakan, kita meminjam hanya untuk membayar bunganya saja.
Jadi siap-siap saja. Saat jatuh tempo pengembalian bunga dan hutang, bisa jadi kurs Dollar atas Rupiah melambung tinggi lagi. Bisa bikin repot nanti.
Mengkhatirkan? Tentu saja. Pengeluaran negara makin berat, saat subsidi kesehatan makin membengkak.
Hanya satu cara untuk memastikan keseimbangan pengeluaran itu. Cari pemasukan negara sebanyak-banyaknya. Yang masih di dalam kontrol, ya dari pajak tentu saja.
Jangan heran, kalau Menteri Sri Mulyani akan mengenjot pajak. Walau, pilihan ini kurang bijak. Mungkin, Ibu Sri harus membaca membaca “Muqqadimah”, karya Ibnu Khaldun. Dengan riset mendalam, filosof hebat itu meyakini penurunan pajak kerajaan bisa menaikkan pendapatan rakyat.
Pertanyaan lain, kenapa investasi langsung yang mengerakkan ekonomi kurang tertarik ke Indonesia? Tentu kembali ke regulasi. Ada aturan yang memberatkan pengusaha.
Misalnya, untuk industri padat karya. Mereka akan susah memberhentikan karyawan. Karena harus membayar kompensasi yang nilainya besar sekali.
Jadi lebih aman, mereka hanya menjadi pedagang saja. Importir. Mencari rente. Tak perlu susah mikirin peraturan dan kewajiban.
Ini bedanya Indonesia dengan Vietnam. Regulasi yang ramah investasi membuat nilai ekspornya melompat dratis. Pertumbuhan ekonominya, pada 2017 di atas enam persen.
Pada 2017, Financial Times melaporkan, Vietnam jadi eksportir pakaian terbesar di kawasan ASEAN. Masih belum cukup. Mereka juga jadi eksportir elektronik terbesar kedua setelah Singapura. Mayoritas disokong produk Samsung.
Tahun 1985, PDB per kapita yang hanya US$230. Kini mereka melompat jauh. Nilainya naik sepuluh kali lipat pada 2017 menjadi US$2.343.
Saya yakin, Pak Jokowi memahami kondisi yang menjerat bangsa ini. Butuh terobosan. Kalau tidak, kita akan jadi bangsa medioker terus. Bangkrut sih tidak, tapi mungkin menegakkan kepala berat.
Tak heran, dia ingin membentuk dua kementerian baru. Sebagai jurus baru mengenjot ekonomi. Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif (KDEK) serta Kementerian Investasi.
KDEK kabarnya ditugaskan membuat tata kelola dasar ekonomi digital. Negara tetangga, Thailand sudah punya kementerian ini. Lantas, untuk Kementerian Investasi tugasnya menarik investasi langsung yang mengerakkan ekonomi. Bukan lagi hutang semata.
Di sisi lain, urusan ekonomi digital dan invetasi terhitung kompleks. Urusannya mencakup kewenangan beberapa kementerian. Butuh menteri jagoan yang bisa menjembatani antar menteri, karena ada peran dan fungsinya yang akan diambil.
Jadi, siapa pun nanti yang menjadi menteri di dua kementerian ini, tugasnya sangat menantang. Kalau tidak mau dikatakan berat sekali. Harus tahan banting.
Karena dia tak cukup hanya jadi pembuat kebijakan semata. Dia harus pintar memangkas regulasi. Jeli melihat peluang. Ramah kepada investor. Terpenting, tidak punya kepentingan lain.
Karena, harap maklum saja. Ambisi yang disematkan memikat. Asa Pak Jokowi, pasti: ekonomi harus meroket tinggi.
Ajar Edi, kolumnis “Ujar Ajar” di ngopibareng.id