Sudan, Jenderal Burhan Bentuk Dewan Transisi Pasca-Kudeta Militer

Jenderal Sudan Abdel Fattah Al-Burhan pada hari Kamis menunjuk dewan penguasa baru untuk mengarahkan transisi negara itu setelah pengambilalihan militer bulan lalu, televisi pemerintah melaporkan.

Pengumuman itu datang lebih dari dua pekan sejak Burhan membubarkan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok, menahan para pemimpin sipil, dan menyatakan keadaan darurat nasional.

Itu juga terjadi hanya dua hari menjelang protes massal yang direncanakan terhadap kudeta 25 Oktober 2021.

“Panglima angkatan bersenjata mengeluarkan dekrit konstitusional untuk membentuk Dewan Kedaulatan Transisi,” kata Burhan dalam sebuah pernyataan dikutip Arabnews.com, Jumat 12 November 2021.

Dekrit di Sudan

Di bawah dekrit tersebut, Burhan memimpin dewan yang dibentuk pada Agustus 2019 setelah penggulingan presiden Omar Al-Bashir tetap menjabat.

Mohamed Hamdan Daglo, pemimpin paramiliter Pasukan Pendukung Cepat yang ditakuti, tetap menjadi wakilnya.

Dewan juga mempertahankan Shamsaldine Al-Kabashi, Yasser Atta, dan Ibrahim Gaber, semua tokoh militer senior.

Tokoh sipil termasuk mantan anggota parlemen Abou Al-Qassem Bortoum, pendukung normalisasi Sudan dengan Israel.

Seorang Sufi, Salma Abdelgaber, Youssef Gad Karim dari negara bagian Kordofan Utara, Abdelbaqi Al-Zubair mewakili negara bagian Khartoum dan Rajaa Nicola, seorang Koptik, juga disebutkan sebagai anggota.

Mantan pemimpin pemberontak Malik Agar, Alhady Idris dan Altaher Hagar, yang menandatangani kesepakatan damai 2020 dengan pemerintah, juga mendapatkan kursi.

Satu anggota dari Sudan timur belum disebutkan namanya sambil menunggu konsultasi, menurut televisi pemerintah.