Sudan Bergolak, Safe House Langkah Pengamanan bagi WNI

Jumlah korban bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran prodemokrasi di ibu kota Sudan, Khartoum, dalam tiga hari terakhir meningkat menjadi setidaknya 61 orang. Namun para dokter yang berpihak ke kelompok oposisi mengklaim "lebih dari 100 orang tewas ditembak aparat keamanan". Demikian penjelasan sejumlah pejabat resmi dari Pemerintah Sudan.

Mereka mengatakan sebanyak 40 jenazah ditemukan di Sungai Nil yang melintasi Khartoum" pada Selasa 5 Juni 2019. Krisis di Sudan ini mendorong Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum menyiapkan dua safe house atau tempat perlindungan WNI yang memerlukan.

Duta Besar Indonesia untuk Sudan Rossalis Rusman Adenan merespon sejak 15 April lalu KBRI sudah menetapkan status siaga untuk seluruh masyarakat Indonesia di Sudan.

"Kami telah menyiapkan dua safe house (tempat perlindungan), masing-masing di Wisma Duta dan di kantor KBRI Khartoum. Di Wisma Duta dan di kantor KBRI kami menyediakan persediaan bahan-bahan pokok untuk sekitar 100 orang untuk masa satu minggu," kata Rossalis, dikutip ngopibareng.id, dari BBC News Indonesia, Sabtu 8 Juni 2019.

"Menurut Rossalis, jumlah warga Indonesia di Sudan sekitar 1.300 orang, sebagian besar adalah mahasiswa di Khartoum, terutama di Universitas Internasional Afrika dan Universitas Omdurman. Sebagian dari mereka juga belajar di Univeristas Khartoum, Universitas Sudan dan di perguruan tinggi Al-Quran."

Menurut Rossalis, jumlah warga Indonesia di Sudan sekitar 1.300 orang, sebagian besar adalah mahasiswa di Khartoum, terutama di Universitas Internasional Afrika dan Universitas Omdurman. Sebagian dari mereka juga belajar di Univeristas Khartoum, Universitas Sudan dan di perguruan tinggi Al-Quran.

"Pekerja migran Indonesia di Khartoum sekitar 200 orang. Ada juga mahasiswa di kota Madani dan personel TNI/Polri yang menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB di Darfur dan di Abyei," katanya.

Personel TNI/Polri yang bertugas Darfur berada di bawah koordinasi United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID). Sedangkan yang bertugas di Abyei, wilayah sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan, berada di bawah koordinasi United Nations Interim Security Force in Abyei (UNISFA).

Komunikasi antara KBRI dan warga Indonesia dilakukan melalui organisasi-organisasi yang mewadahi WNI.

Selain itu, KBRI memperkuat tim perlindungan WNI yang beranggotakan staf kedutaan dan perwakilan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.

"Koordinatornya dipilih berdasarkan wilayah konsentrasi di mana sebagian besar warga Indonesia bermukim, misalnya di sekitar Universitas Internasional Afrika. Banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di daerah ini" kata Rossalis.

Sejauh ini tidak ada laporan tentang warga Indonesia yang menjadi korban atau terkena dampak langsung dari krisis politik di Sudan. Rossalis mengatakan pihaknya secara terus-menerus memantau situasi dan mengeluarkan imbauan ke warga Indonesia.

"Kami meminta agar tetap tenang tapi juga meningkatkan kewaspadaan," katanya.

Krisis Sudan berawal pada akhir Desember 2018, ketika Presiden Omar al-Bashir menerapkan kebijakan darurat untuk mencegah ambruknya ekonomi negeri itu. Pemangkasan subsidi makanan dan bahan bakar memicu aksi demonstrasi di Sudan timur yang kemudian merembet hingga ke Khartoum.

Protes yang diserukan Asosiasi Profesional Sudan ini meluas dengan salah satu tuntutan agar Presiden Bashir, yang berkuasa selama 30 tahun, mundur.

Pada 6 April lalu, demonstrasi mencapai puncaknya ketika para peserta aksi menduduki lapangan di depan markas besar angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan yang bersebelahan.

Kompleks kedua kantor pemerintah ini terletak hanya sekitar satu hingga dua kilometer dari kediaman dubes Indonesia di Khartoum. Para demonstran mendesak presiden dan militer keluar dari pemerintahan. Lima hari kemudian, militer mengumumkan bahwa Presiden Bhasir telah digulingkan. (ant/bbc)