Sri Mulyani Jamin Utang di APBN 2018 untuk Kegiatan Produktif

Jakarta: Dalam Pidato Presiden Joko Widodo tentang Nota Keuangan 2018 di depan DPR RI disebutkan bahwa utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 399,2 Triliun. Untuk apa biaya utanag sebesar itu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menggunakan pembiayaan utang tersebut untuk kegiatan produktif dan efisien dengan tetap menjaga tata kelola. "Produktif, efisien, prudent, dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta.

Ia menjelaskan, target pembiayaan utang di RAPBN 29018 itu telah mengalami penurunan dibanding APBNP 2017 sebesar Rp 427 triliun. Dengan adanya penurunan tersebut, maka akan mampu menekan proyeksi defisit anggaran pada 2018.

Ditambahkan, pembiayaan utang ini untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan daerah. "Upaya menutup defisit ini akan mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 27 persen-

Lalu bagaimana pemerintah memenuhi target pembiayaan utang 2018? Menurut Sri Mulyani, akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 414,7 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 15,5 triliun.

Total porsi pembiayaan utang ini juga akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi bagi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan UMKM sebesar Rp 65,7 triliun. Dengan proyeksi ini maka defisit anggaran pada RAPBN 2018 diperkirakan mencapai 2,19 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 325,9 triliun.

"Defisit ini menurun kalau dibandingkan tahun ini sesuai proyeksi 2,67 persen. Ini berpengaruh kepada defisit keseimbangan primer yang turun tajam menjadi Rp78,4 triliun, lebih rendah dari proyeksi 2017 sebesar Rp144,3 triliun," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, pembiayaan investasi sebesar Rp65,7 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi BUMN sebesar Rp 3,6 triliun, investasi BLU Rp 57,4 triliun, investasi lembaga lainnya Rp 2,5 triliun, dan investasi organisasi/LKI/BUI Rp 2,1 triliun.

Pembiayaan investasi itu, antara lain untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp 35,4 triliun guna pembebasan lahan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah Rp 2,5 triliun guna mendorong pembiayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.

Selain itu, PMN kepada Tapera Rp 2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp 15 triliun untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, dan BLU Perumahan PPDPP Rp 2,2 triliun untuk peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan investasi ini juga dimanfaatkan untuk PMN bagi PT KAI Rp 3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur, dana bantuan internasional Rp1 triliun, BLU Perikanan LPMUKP Rp 0,9 triliun untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan serta BLU Kehutanan P2H Rp 0,5 triliun untuk pembiayaan kepada UMKM industri ramah lingkungan. (ant/azh)