Sosok Politisi Partai Golkar Dilantik Anggota DPR Pakai Kostum Ultraman
Anggota DPR terpilih dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, membuat kejutan saat menghadiri pelantikan di Gedung DPR, Jakarta, pada 1 Oktober 2024, dengan mengenakan kostum Ultraman.
Kostum superhero asal Jepang ini dipilihnya karena menurutnya Ultraman melambangkan pemberantasan kejahatan dan perlindungan bumi dari ancaman.
Jamaludin, yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, mengatakan bahwa ia menggunakan kostum ini untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan. "Ultraman adalah simbol pahlawan, penjaga bumi dari monster dan memberantas kejahatan," kata di sela acara pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.
Kostum tersebut mencerminkan harapannya agar bisa ditempatkan di Komisi III DPR yang membidangi hukum, di mana ia berharap dapat berkontribusi lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia.
Meskipun datang dengan kostum yang mencuri perhatian, Jamaludin tidak bisa menghadiri rapat pelantikan secara langsung dalam pakaian tersebut. Oleh karena itu, ia mendelegasikan salah satu stafnya untuk hadir mewakili dirinya di ruang rapat paripurna.
Jamaludin menjelaskan bahwa kostum Ultraman juga sering ia gunakan selama masa kampanye, karena selain menjadi simbol perjuangannya, ia memang penggemar karakter superhero ini.
Jamaludin Malik dilantik bersama 580 anggota DPR periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024, dalam sebuah Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Jabatan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.
Setelah pembacaan Keputusan Presiden, sejumlah perwakilan anggota DPR maju bersama tokoh lintas agama untuk mengikuti prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan. Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memandu para anggota DPR dalam membacakan sumpah janji mereka sebagai wakil rakyat.
Acara ini menandai dimulainya masa kerja anggota DPR periode baru, yang akan bertugas selama lima tahun ke depan, mengemban tanggung jawab legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk mewakili masyarakat Indonesia.