Sosok Ahmad Muzani, Orang Kepercayaan Prabowo Jadi Ketua MPR RI
Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis 3 Oktober 2024, telah menyetujui Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029.
Politisi asal Tegal, Jaawa Tengah ini menggantikan Bambang Soesatyo yang menjabat pada periode 2019-2024. Ahmad Muzani sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Sidang tersebut juga menyetujui pelantikan delapan pimpinan MPR RI lainnya. Ketua Sementara MPR RI, Guntur Sasono, memimpin persetujuan hasil rapat gabungan terkait penetapan pimpinan MPR RI baru.
Hadir dalam Sidang Paripurna ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, serta Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN), yang turut menyaksikan pelantikan.
Pelantikan ini sempat diundur dari Rabu 2 Oktober karena pimpinan MPR dari unsur DPD RI belum terpilih pada saat itu. Pimpinan MPR RI terdiri dari sembilan orang, yaitu delapan dari fraksi partai politik dan satu dari unsur DPD RI.
Ahmad Muzani adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Berikut adalah biodata lengkap Ahmad Muzani:
Nama Lengkap: Ahmad Muzani
Tempat Lahir: Tegal, Jawa Tengah
Tanggal Lahir: 15 Juli 1968
Agama: Islam
Pendidikan:
S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta
S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung
Karier Politik:
Ahmad Muzani adalah kader senior dari Partai Gerindra.
Pada Pemilu 2009, ia terpilih menjadi Anggota DPR RI dan kembali terpilih pada pemilu-pemilu berikutnya.
Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sejak 2015.
Sebelum menjabat sebagai Ketua MPR RI, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Karier di MPR:
Menjadi Wakil Ketua MPR RI (2019-2024).
Kini, terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029.
Ahmad Muzani dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik partai serta kebijakan nasional.