Soerkawo: Pembangunan Jalur Lintas Selatan Bisa Segera Tuntas
Jakarta: Ada harapan baru soal penyelesaian pembangunan Jalur lintas selatan (JLS) di Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur sepanjang 686,8 kilometer tersebut diharapkan segera tuntas dengan telah tersedianya dana dari Islamic Development Bank (IDB) Rp 1.7 Triliun yang kini sudah berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR).
Kabar bagus itu dikemukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menjadi pembicara dalam Forum Sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta, Jumat (3/3) malam.
Menurut Pakde Karwo --demikian ia biasa dipanggil-- pembangunan JLS kini sudah mencapai 368,482 kilometer atau 51 persen. Sisanya diharapkan segera bisa dituntaskan dengan telah tersedianya dana tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan daya saing Jatim sebagai program atau kegiatan yang harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut penting dilakukan karena melihat perkembangan di era global yang semakin kompleks. Jika daya saing bisa ditingkatkan, maka berbagai peluang di pasar global akan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, ada empat strategi untuk meningkatkan daya saing Jatim, yakni stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Tentang strategi makro ekonomi misalnya, ia menjelaskan peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia. Secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia. Posisi inilah yang membuat Jatim bisa unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen.
Dengan PDRB Jatim sebesar Rp. 1.855,04 triliun, Jatim memberi sumbangan sebesar 14,95 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 12.406,80 triliun. Dari total PDRB Jatim, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yakni sebanyak 28,92 persen, dilanjutkan dengan perdagangan mencapai 18 persen, dan pertanian sebanyak 13,31 persen.
"Itu menandakan bahwa industrialisasi saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan Jatim.
Namun demikian, ada hal penting yang perlu dilakukan pembenahan, terutama di industri pengolahan," tambahnya.
Menurutnya, saat ini banyak industri yang menggunakan peralatan lama dalam berproduksi sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan produktifitas. Karena itu dirinya berharap Bappenas bisa mendorong pengembangan industri manufaktur agar persoalan tersebut segera teratasi.
Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah dengan membentuk Atase Perdagangan Dalam Negeri yang berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Saat ini sudah beroperasi 26 KPD Jatim di berbagai provinsi.
Dampaknya sudah bisa dilihat, yakni meningkatnya kinerja perdagangan Jatim yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 100,56 triliun. Perdagangan dalam negeri kita bagus 20 persen lebih. Perdagangan Jatim dengan ASEAN surplus 890.471 ribu US dollar. Pertama kali surplus dengan Singapura, jelasnya.
Di bidang pemerintahan dan tata kelembagaan, Pemprov Jatim menempuh strategi melakukan formulasi reformasi birokrasi melalui regulasi, sumber daya manusia atau leadership, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat.
Di bidang lain yakni bidang keuangan, bisnis, dan ketenagakerjaan, Pakde Karwo mengakui masih terdapat perlambatan kinerja perbankan. Itu terlihat dari dana pihak ketiga dan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih melambat. Belum lagi alokasi kredit untuk pertanian sendiri yang masih tergolong rendah, hanya 2,57 persen.
Sedangkan pada strategi pengembangan infrastruktur, Pemprov Jatim terus melakukan pengembangan infrastruktur di jalur darat, kereta api, bandar udara, dan pelabuhan meski diakuinya masih terdapat kendala. Untuk penyelesaiannya ada sedikit harapan dengan adanya dana dari Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp. 1,78 triliun yang sudah tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.
Selain itu, pembangunan pelabuhan dan bandara juga menjadi bagian penting dalam memperkuat infrastruktur di Jatim. Pertumbuhan ekonomi ditopang pelabuhan dan bandara. Seperti Juanda bisa diperbesar kapasitasnya (terminal 3). Abdulrahman Saleh Malang juga bisa jadi bandara internasional. Juga dilakukan pengembangan bandara di Bawean, Trunojoyo, Belimbingsari, Kangean, Masalembo, dan Tulungagung, jelasnya.
Untuk pelabuhan, lanjutnya, akan dilakukan pengembangan seperti di Prigi Trenggalek, Pelabuhan Tanjung Awar-Awar Tuban, Paciran Lamongan, dan Brondong Lamongan. Pengembangan bandara dan pelabuhan ini dapat meningkatkan perekonomian serta potensi wisata, imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Setya Novanto menilai, forum sinergitas yang dilakukan Jatim adalah yang pertama kali di Indonesia dan bisa ditiru provinsi lain. Kami menyambut baik prakarsa dari DPRD Jatim.
Ini tradisi baru dalam menyusun RPJMD dengan melibatkan seluruh stakeholder di Jatim. Gubernur, bupati walikota, bersama DPRD dan DPR RI dan Bappenas ikut membahas sinergitas RPJMD dan RPJMN, jelasnya. (Gd/Deni).