Soal Sertifikasi Pranikah, Jadi Bahasan Bahtsul Masail NU

Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) menjadi forum untuk membahas masalah keumatan. Dalam forum Bahtsul Masail, misalnya, akan membahas sejumlah masalah, seperti penyalahgunaan masjid, radikalisme dan sertifikasi surat pranikah.

Pelaksanaan perhelatan tersebut, digelar di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jumat-Sabtu, 29-30 November 2019.

Ketua panitia perhelantan ini, Ma'ruf Syah menegaskan, pembahasan dalam kegiatan ini merupakan forum penggodokan untuk memberi masuk dalam Munas Alim Ulama NU dan Muktamar ke-34 NU tahun 2020 mendatang.

Muskerwil akan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan dihadiri sejumlah menteri. Seperti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. "Alhamdulillah, para beliau sudah menyatakan siap hadir," tutur Ma'ruf Syah.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, Ustad AM Muntaha menjelaskan ketiga hal ini memang menjadi pokok pembahasan. Alasannya karena tiga topik ini yang kini menjadi pertanyaan dari masyarakat terutama di kalangan NU.

"Permasalahan sosial itu, kini menjadi wacana di tengah masyarakat. Jadi kami (NU) harus ikut andil mengkaji beberapa permasalahan dan menyatakan sikap seperti apa hukumnya," kata Ustad Muntaha di kantor PWNU Jatim, Kamis 28 November 2019.

Menurutnya, saat ini juga banyak pertanyaan apakah masjid di tempat instansi pemerintahan dan pusat perbelanjaan itu sah digunakan untuk Salat Jumat.

"Kami akan bahas berkaitan dengan sikap dai-dai NU yang kadang gamang untuk masuk khatib di tempat-tempat tersebut. Karena apa hukumnya belum jelas, ini sah apa tidak Salat Jumat di situ," ujar dia.

Dalam Muskerwil nanti, menurut ustad Muntaha, akan melakukan kajian berdasarkan hukum fiqh, agar para dai tidak ragu.

"Hal ini kalau tidak segera di kaji, dan dai-dai tak masuk dalam masjid-masjid tersebut, maka bisa jadi masjid tersebut disalahgunakan menjadi untuk menyebarkan radikalisme," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini NU harus bersikap memberi kejelasan hukum fiqh, sebagai landasan para dai, untuk giat mensyiarkan dakwah islam ahlu sunnah wal jamaah yang damai dan toleran di dalam bingkai negara Indonesia.

Selain itu, dalam Muskerwil nanti, PWNU Jatim akan menyayakan sikap terkait keputusan pemerintah akan melakukan sertifikasi pra nikah. Namun, dalam kajiannya, juga akan dilihat posotif negatifnya.

"Pembahasannya tentu akan kita pertimbangkan positif negatifnya, dari sertifikasi kebijakan tersebut yang dikeluarkan menteri agama. Kita timbang mana yang lebih kuat untuk menjadi sikap PWNU," kata Ustad AM Muntaha

PWNU Jawa Timur menggelar Muskerwil, di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo Jumat-Sabtu, 29-30 November. Muskerwil pertama dari PWNU Jatim ini bertujuan sebagai ajang konsolidasi menyongsong satu abad NU.

Selain evaluasi dan penataan program bagi kemaslahatan umat, sejumlah isu strategis digodok dalam hajat akbar jelang Muktamar 2020 mendatang ini.