Soal Senjata Impor Makin Mbulet
Jakarta: Polemik mengenai impor makin ruwet dan mbulet. Informasi bermula dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan dirinya mendapat informasi A-1 bahwa ada satu institusi yang impor 5.000 pucuk senjata secara illegal.
Ucapan Panglima itu muncul pertama kali melalui video di Youtube hari Jumat 22 September. Segera saja video itu menyebar melalui medsos. Bahkan dalam hitungan jam sudah berubah jadi isu nasional termasuk muncul di media mainstream.
Hari Minggu 24 September Menko Polhukam Wiranto mengatakan, tidak ada impor 5000 pucuk senjata. Yang ada adalah 500 pucuk senjata yang dipesan dari Pindad untuk sekolah intelijen BIN.
Wiranto menegaskan bahwa pernyataan Panglima tersebut tidak benar. Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kata Wiranto di Jakarta tanggal 24 September lalu.
Selama beberapa hari beredar foto-foto lucu tentang Panglima TNI. Masak Panglima tidak bisa membedakan angka 5000 dengan 500?
Jumat 29 September, di medsos menyebar foto dan tulisan mengenai adanya senjata dan amunisi yang tertahan di salah satu gudang di Bandara International Soekarno Hatta. Senjata dan amunisi yang ditempatkan dalam kotak-kota berwarna hijau itu belum bisa dikeluarkan karena masalah kepabeanan dan perijinannya belum beres. Disebutkan, senjata api dan amunisi itu diimpor oleh PT Mustika Duta Mas dan didistribusikan untukj Korps Brimob Polri
Hari Sabtu 30 September kemarin, Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan telah mengimpor senjata untuk Korps Brimob. Pemesanan senjata disebut sudah sesuai prosedur. Sudah sesuai dengan SOP, perencanaan, lelang, dan di-review Irwasum dan BPKP sampai pengadaan dan pembelian pihak ketiga sampai Indonesia, Irjen Setyo Wasisto.
Minggu 1 Oktober Menko Polhukam Wiranto berharap polemik soal senjata itu sudah cukup. Dirinya tak mau berkomentar lagi, sudah cukup. Stop soal senjata, dan Menko tak mau lagi ada kegaduhan yang timbul karena urusan masuknya senjata impor.
Ya sudah, dari pada mbulet dan ruwet sehingga membuat rakyat makin bingung, polemik soal senjata itu dihentikan saja. Kasihan rakyat kalau makin bingung. Tapi dengan dihentikannya polemik soal ini, sebenarnya rakyat makin lebih bingung lagi. (nis)