Ibu Kota Dipindah, PBNU: Perhatikan Aspek Urgensi dan Manfaatnya

Ketua PBNU Juri Ardiantoro mengatakan, secara umum, soal pemindahan ibu kota, negara harus melihat pada dua aspek penting, yakni urgensinya dan kemafaatannya.

Juri menjelaskan, pertama, berdasarkan kajian pemerintah, terutama melalui Bappenas, pemindahan ibu kota negara jelas memiliki urgensinya.

“Mengapa ibu kota harus pindah? Menurut saya, karena konsentrasi penduduk di Jawa, terutama Jakarta yang sangat padat. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi oleh ruang yang cukup beserta daya dukung lainnya akan menjadi problem besar,” katanya, dikutip ngopibareng.id, Senin 26 Agustus 2019.

Kedua, distribusi ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa membuat pembangunan akan cenderung jawasentris. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat ekonomi baru yang memungkinkan pemerataan kegiatan ekonomi dan dampak keekonomiannya.

Ketiga, ketersediaan lahan dan air menjadi isu yang krusial dalam perkembangan kota-kota di Jawa, terutama Jakarta. Padahal itu dua hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Keempat, Jawa itu rawan gempa dan bencana lainnya. Perlu di pikiran dampak jika gempa melanda ibu kota yang memiliki kepadatan penduduk dan pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi masyarakat.

“Belum lagi seperti soal urbanisasi, beban Jakarta dan daya dukungnya yang sudah sangat kritis. Itulah mengapa ide, gagasan bahkan sudah nyaris menjadi kebijakan pemerintah harus disambut baik untuk semata menyelamatkan kepentingan yang lebih luas,” jelasnya, seperti dilansir nu-online.

Bagian kedua, menurut Juri, pemindahan ibu kota negara dilihat dari aspek kemanfaatannya. Pemindahan ibu kota bukan saja akan bisa menyelesaikan problem-problem yang menjadi urgensi di atas, tetapi juga akan membuat wajah kemajuan Indonesia menjadi lebih merata, tidak terkonsentrasi di Jawa, khususnya Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, pemindahan ibu kota akan mengurangi dampak-dampak negatif yang diderita masyarakat Jakarta selama ini, seperti soal banjir, karena pengendalian bisa maksimal, kemudian kemacetan, polusi udara, dan lain-lain.

Media-media daring hari ini memberitakan bahwa pemerintah telah memutuskan pemindahan ibu kota negara, yakni ke Kalimantan Timur (Kaltim). Terkait hal itu, menurut Juri, berdasarkan dari studi pemerintah menunjukan kalimantan merupakan tempat yang paling realistis.

“Dan wilayah ini sudah menjadi incaran sejak Bung Karno,” tuturnya.