Soal Menteri Hak Presiden, Ali Masykur: NU "The Strong Voter"

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menyatakan, NU tak meminta kadernya masuk kabinet Presiden Joko Widodo jilid kedua.

"Saya yakin, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin memiliki gambaran mengenai sosok yang akan diminta menjadi menteri dalam kabinet mereka," tutur Ali Masykur, dalam keterangannya pada ngopibareng.id, Sabtu 20 Juli 2019.

Menurutnya, hal itu berdasarkan kontribusi pihak-pihak tersebut untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Kami meyakini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf akan mengetahui dan hati terdalamnya itu sudah bicara siapa yang akan diajak," ujar Ali.

"Dan kita 'kan tahu, NU adalah the strong voter (pemilih solid). Jadi maaf saya katakan ini adalah bukan nuntut. Di sini, tidak dalam kerangka itu. NU adalah strong voter kemenangan pilpres lalu dan karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden dan Pak Wapres terpilih untuk menentukan," kata dia.

Meski NU menjadi pemilih solid yang sukses mengantarkan Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres, Ali menyatakan, NU sama sekali tak menyodorkan nama untuk dipilih menjadi menteri.

Ia mengatakan, menteri merupakan hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut dia, hal yang terpenting bagi NU ialah pemerintahan ke depan berjalan sukses.

"Saya pikir Pak Presiden dan Pak Wapres terpilih sudah ada gambaran siapa yang akan mau diajak, kontribusinya waktu pemilu kayak apa, ormas apa yang sudah terbukti memenangkan. Itu pasti ada sudah menjadi pikiran besar presiden," kata Ali.

Sebelumnya, jajaran pengurus PP ISNU dipimpin Ali Masykur Musa, bertemu wakil presiden terpilih Kiai Ma'ruf Amin di kediamannya, Menteng, Jakarta. (adi)

"Dan kita 'kan tahu, NU adalah the strong voter (pemilih solid). Jadi maaf saya katakan ini adalah bukan nuntut, ini tidak dalam kerangka itu, NU adalah strong voter kemenangan pilpres lalu dan karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden dan Pak Wapres terpilih untuk menentukan," kata Ali Masykur.