Soal Deklarasi Ganti Presiden, Wantimpres Nilai Tidak Etis

Menanggapi maraknya deklarasi #2019GantiPresiden, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto menilai deklarasi itu tidaklah etis dilakukan karena tidak ada kejelasan arah politiknya.

"Menurut saya itu tidak etis ya. Mereka itu harusnya mengkampanyekan capres yang diusung, tapi kampanyenya ganti presiden, itu kan tidak sesuai tembaknya," katanya.

Diinformasikan belakangan gerakan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah cukup marak. Namun aksi itu juga banyak terjadi penolakan di mana-mana. Terakhir di Pekanbaru dan Surabaya.

Di Surabaya, aksi deklarasi #2019GantiPresiden yang dihadiri Ahamd Dani, musisi yang juga politikus Gerindra ini terjadi gesekan dengan Ansor dan Banser, meski di kemudian hari Ansor membantah upaya penolakan merupakan instruksi dari organisasi.

Kemudian di Pekanbaru, aksi serupa yang dihadiri Neno Warisman, salah satu artis yang belakangan menjadi pendukung Gerindra juga mengalami penolakan oleh warga setempat. Bahkan Neno Warisman terpaksa harus balik ke Jakarta dan tidak bisa menghadiri aksi tersebut.

Dan beberapa daerah lain juga mengalami hal serupa. Pro dan kontra terhadap aksi deklarasi #2019GantiPresiden masih banyak terjadi.

Sidarto, mengatakan aksi yang menamakan diri deklarasi #2019GantiPresiden itu arahnya tidak pas. "Pokoknya diganti. Apa yang diganti, kan gak jelas. Pas ditanya apa yang diganti malah bilangnya mboh rah eroh (gak tau siapa)," ujar Sidarto saat ditemui usai mengisi kuliah umum di STIE Perbanas Surabaya, Kamis, 6 September 2018.

Oleh sebab itu, Sidarto mengimbau agar masyarakat membuat hashtag yang lebih menjual pasangan jagoan mereka.

"Jual lah capres yang sudah ada. Kalau kampanye silahkan mau ngusung Jokowi atau Prabowo. Jangan #2019GantiPresiden, itu gak jelas arahnya ke mana itu. Justru aksi ini memicu perpecahan," ujarnya. (amm/wit)