Simposium Peradaban NU, Madura Awali Gerakan Menuju Satu Abad

Merayakan hari lahir (Harlah) ke-99, menyongsong usia satu abad, dan dalam rangka meneguhkan komitmen "Merawat Jagat, Membangun Peradaban", PBNU bersama PWNU Jawa Timur menggelar Simposium Peradaban NU yang akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Maret 2022 pagi di Kraton Kerajaan Sumenep Madura, yang kini ditempati Pendopo Bupati Semenep.

Hadir memberikan keynote speech, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil staquf berjudul "NU di tengah Peradaban Global Multi Polar".

Menurut Rais PBNU yang juga Ketua Panitia Harlah 99 NU, Prof KH Abdul A'la Basyir, pemilihan Madura sebagai lokasi simposium sekaligus dimaksudkan sebagai titik berangkat misi membangun peradaban mengingat Madura adalah situs inspirasi kelahiran NU melalui tongkat Syaikhona Kholil serta kuatnya sejarah masa lalu, kekayaan budaya dan nilai-nilai peradaban di Madura.

Dengan ditempatkan di Sumenep, di bekas Kerajaan Islam di masa lalu, diharapkan memberikan spirit dan berkah tersendiri bagi kesuksesan misi membangun peradaban.

Nilai-nilai Kepesantrenan

Selain Ketua Umum PBNU, KHR. Ahmad Azaim Ibrohimy, Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dijadwalkan menyampaikan pandangannya bagaimana "Membangun Peradaban Dunia dengan Nilai-Nilai Kepesantrenan".

Sementara Si Celurit Emas Penyair/Budayawan Madura, KH D Zawawi Imron akan mengulas "Kebudayaan NU di Tengah Arus Industri Budaya Populer".

Yang menarik, Ketua ISNU Jatim Prof. Dr. M. Mas’ud Said yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malamg (UNISMA) dan Komisaris Bank Jatim diminta bicara tentang "Merancang Teknokrasi Kemandirian Ekonomi NU".

Seperti diketahui dalam sebuah acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Ketua Umum PBNU pernah melansir alasan mengangkat Ketua Umum Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua perempuan pertama di PBNU. Menurut Gus Yahya, keputisan ini bukan semata Khofifah perempuan tetapi lebih karena pengalaman dan kepakarannya mengelola teknokrasi pembangunan selama ini dan PBNU membutuhkan kompetensi ini dalam pengelolaan program khususnya ekonomi di kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional dan lokal.