Sikapi Demokrasi, Civitas Akademika Unej Singgung Politik Dinasti
Belasan guru besar, gurun, dan ratusan mahasiswa Universitas Jember (Unej), akhirnya menyikapi proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sebanyak lima tuntutan dibacakan oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, di depan Patung Triumviraat Double Way Universitas Jember, Senin, 5 Februari 2024.
Lima tuntutan tersebut antara lain:
Pertama, menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila,
Kedua, menuntut KPU, Bawaslu, dan Pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik,
Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum,
Keempat, menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilihan Umum serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu,
Kelima, mengajak civitas akademik perguruan tinggi terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Sementara juru bicara Forum Civitas Akademika Unej, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan, awalnya penyampaian aspirasi atas kondisi demokrasi di Indonesia tidak melibatkan massa terlalu banyak. Sebab, Forum Civitas Akedmika Unej menghargai perbedaan pandangan yang ada pada tiap-tiap individu.
Namun, dalam perkembangannya ternyata banyak guru besar Universitas Jember dan dosen yang ikut bergabung, bahkan ada ratusan mahasiswa yang juga serta saat pembacaan tuntutan.
Lima tuntutan yang telah dibacakan tersebut merupakan sebuah bentuk keikutsertaan sekaligus keprihatinan Civitas Akademika Unej terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Pemilu yang seharusnya dimeriahkan oleh seluruh rakyat saat ini sudah dicederai oleh kepentingan kelompok tertentu.
Bahkan, belakangan ini telah banyak masyarakat yang menganggap ada upaya kepentingan politik dinasti. Jika kondisi tersebut tetap dibiarkan, maka dapat mengancam pelaksanaan pemilu secara jujur, adil, bebas, dan langsung. Bahkan, juga akan memengaruhi kerahasiaan di bilik-bilik suara.
“Ini merupakan sikap sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap nasib masa depan konstitusi dan demokrasi. Belakangan telah banyak menganggap ada upaya kepentingan politik dinasti mencederai asa pemilu jujur dan adil,” kata Iqbal.
Civitas Akademika Unej berharap lima tuntutan Civitas Akademika Unej bisa sampai ke Presiden Jokowi, Bawaslu, KPU, dan DKPP, serta masyarakat luas yang menginginkan pemilu bebas tanpa kekerasan dan intimidasi.
Selanjutnya, mereka juga meminta Presiden Jokowi mengembalikan Marwah konstitusi dan demokrasi sebagai suatu upaya menatap masa depan bangsa. Sehingga pelaksanaan pemilu mulai di Tingkat daerah sampai nasional dikembalikan sesuai mandat kemerdekaan Republik Indonesia sesuai koridor demokrasi dan konstitusi.
“Kami tidak menginginkan penopang pemilu tercederai. Upaya penyanderaan politik harus kita hentikan. Kami hanya bisa menyerukan sebagai bentuk panggilan moral,” pungkasnya.